BGN kembali mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Aktivasi tersebut diproyeksikan dapat memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menjelaskan, penambahan jumlah dapur MBG tidak semata-mata berorientasi pada perluasan cakupan layanan. BGN juga memastikan setiap dapur yang dibuka dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya.
"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, kesiapan operasional menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan dapur yang dapat mulai beroperasi. Hal ini mencakup kelengkapan fasilitas pendukung hingga ketersediaan sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan MBG.
"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan," kata dia.
Sebelumnya, pada Oktober 2026, BGN telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi di seluruh Indonesia yang seluruhnya termasuk dalam daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Memasuki November, proses tersebut kembali dilanjutkan melalui aktivasi 953 SPPG di 34 provinsi. BGN juga merencanakan pembukaan SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya.
Perluasan layanan tersebut turut mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan gizi masyarakat di berbagai daerah. BGN memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Adapun kelompok yang menjadi prioritas penerima manfaat meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), serta santri di lingkungan pesantren.
"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren," jelas Arum.
Selain pemerataan jangkauan, pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi juga menjadi bagian dari kesiapan layanan. Setiap SPPG yang diaktivasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai salah satu persyaratan untuk menjamin kelayakan lingkungan pengolahan makanan.
Arum juga mengingatkan masyarakat dan calon mitra untuk mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan BGN. Seluruh tahapan aktivasi dilakukan melalui sistem sehingga tidak diperlukan pembayaran atau imbalan kepada pihak mana pun.
"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," kata dia.
BGN akan terus mengaktivasi SPPG secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing wilayah. Dukungan pemerintah daerah, pesantren, dan media diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat MBG semakin luas dan tepat sasaran.
(Febrina Ratna Iskana)
