Jakarta, tvOnenews.com - Polri mengungkap fakta baru dibalik penetapan empat tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto mengatakan, operasional penyadapan ilegal atau praktinya diketahui berlangsung di lingkungan Mabes Polri.
“(Basecamp operasional penyadapannya) Di lingkungan Polri,” kata Suhermanto, di Mabes Polri, Kamis (5/11).
Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo mengungkapkan, saat ini pihaknya masih melakukan proses pendalaman, termasuk asal dana yang digunakan untuk operasional penyadapan ilegal tersebut.
“(Alat sadap itu operasional dananya) Ini masih dalam proses pendalaman,” ungkap Trunoyudo.
Kemudian, dalam penanganan perkara ini pihak kepolisian telah memeriksa 13 orang saksi.
Selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi ahli sebanyak 5 orang yang terdiri dari ahli ITE 3 orang dan ahli pidana 2 orang.
Adapun dalam proses penyelidikan yang masih berlangsung, Suhermanto mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tersebar dan belum terkonfirmasi kebenarannya.
“Di media sosial banyak beredar informasi yang belum tentu benar. Maka kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar informasinya,” ucapnya.
Untuk diketahui, saat ini total tersangka penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto, sebanyak 4 orang.
Tehadap 3 tersangka berinisial LSP, EH, dan AS telah dilakukan penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.
Namun, terhadap tersangka SU, saat ini belum bisa dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca stroke. (ars/dpi)
