HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus mendorong gagasan Sosialisme Islam sebagai salah satu landasan perjuangan mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Upaya tersebut dilakukan melalui bedah buku berjudul Sosialisme Islam: Pemikiran Islam HOS Tjokroaminoto dan Ali Syariati di Kantor DPC PKB Makassar, Kamis sore (5/11/2026).
Diskusi yang menghadirkan Bahrul Ulum Ilham, S.Pd., M.Pd., dan Prof. Tahir Kasnawi sebagai narasumber itu membahas relevansi pemikiran Sosialisme Islam dalam menjawab persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Anggota DPR RI dari PKB, Syamsu Rizal, yang menggagas kegiatan tersebut, mengatakan bahwa PKB tengah menggodok konsep keadilan sosial dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Masukan dari berbagai elemen masyarakat dinilai penting agar gagasan tersebut dapat dirumuskan menjadi konsep yang mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.
Menurut Syamsu Rizal, perjuangan mewujudkan keadilan sosial sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, gagasan Sosialisme Islam bukanlah pemikiran baru di Indonesia. Konsep tersebut telah diperkenalkan sejak awal abad ke-20 oleh HOS Tjokroaminoto dan turut memengaruhi perjalanan pemikiran sejumlah tokoh nasional, seperti Soekarno, Soemaon, Muso, Alimin Prawirodirdjo, S.M. Kartosoewirjo, hingga Tan Malaka.
Meski kemudian menempuh jalan politik dan ideologi yang berbeda, sejumlah tokoh tersebut memiliki perhatian terhadap persoalan keadilan sosial dan perjuangan membela kepentingan rakyat.
Dalam pemaparannya, Bahrul Ulum Ilham menyoroti pentingnya memperkuat peran koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan. Ia mencontohkan praktik pengelolaan koperasi di sejumlah negara yang mampu menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Menurut dia, koperasi semestinya tidak hanya dipahami sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai wadah pengembangan ekonomi produktif yang dikelola untuk kepentingan anggota dan masyarakat.
“Malah koperasi kerap dijadikan sarana rente oleh orang-orang pemilik modal,” ungkapnya.
Sementara itu, Prof. Tahir Kasnawi menekankan pentingnya keteladanan pemimpin dalam menerapkan nilai-nilai Sosialisme Islam. Menurutnya, perilaku dan integritas seorang pemimpin dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang berkeadilan.
Melalui kegiatan bedah buku tersebut, PKB berharap pemikiran Sosialisme Islam dapat terus dikaji dan dikembangkan sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi ketimpangan, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di Indonesia. (
