jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menggelar forum koordinasi bersama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) untuk membahas pengumpulan data dan informasi penyusunan kajian strategis Triwulan IV (TW IV) mengenai pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan.
Kajian tersebut diarahkan untuk mendukung pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis yang berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Kamis (5/11).
BACA JUGA: BNPPDT Petakan Masalah Perbatasan, Air Bersih Jadi Prioritas
Plh. Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan tanggapan tertulis atas sejumlah pertanyaan tim Staf Ahli Kasad sebagai bahan kajian.
Nurdin menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI AD, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
BACA JUGA: Kepala BNPPDT Tinjau Jalan Krayan–Malinau, Konektivitas Perbatasan Jadi Prioritas
“Ke depan, kami berharap BNPP yang baru (BNPPDT) bisa segera operasional. Kami akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk TNI AD, karena pertahanan dan kesejahteraan itu tidak bisa dipisahkan,” ujar Nurdin.
Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad menekankan pentingnya penanganan perbatasan secara terpadu. Menurutnya, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melibatkan berbagai unsur, seperti Imigrasi dan Bea Cukai, sehingga diperlukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan pelayanan dan pengelolaan kawasan berjalan efektif.
BACA JUGA: Sertijab Kepala BNPP, Mendagri Tito Mengharapkan Pengelolaan Perbatasan Lebih Optimal
“Penanganan perbatasan adalah kerja tim. Tidak boleh ada ego sektoral. Kalau sudah di perbatasan, kami bersatu di bawah bendera Merah Putih,” kata Edi.
Edi menyoroti percepatan pembangunan membutuhkan sinergi kementerian/lembaga dan TNI AD. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bakti, TNI AD turut membantu pembangunan jembatan, penanganan krisis air bersih, serta renovasi rumah tidak layak huni.
Dia mengingatkan bahwa pembangunan tersebut perlu disertai perencanaan pemeliharaan agar manfaatnya berkelanjutan.
“Konektivitas harus segera dibangun karena ini merupakan pekerjaan rumah bangsa yang sudah lama terbengkalai,” kata dia.
Dari pihak Mabes TNI AD, Kasad Bidang Kumham dan Kamnas Mayjen TNI Ari Estefanus menjelaskan bahwa kajian strategis TW IV bertujuan menghimpun data dan masukan sebagai bahan rekomendasi bagi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).
Pengumpulan informasi tersebut telah dilakukan melalui sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, dan BNPPDT.
Ari menegaskan bahwa pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga perlu memperhitungkan fungsi pertahanan negara.
Posisi Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan kawasan tersebut strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan kebutuhan pertahanan dan kepentingan masyarakat.
Ari turut menyoroti pentingnya pengawasan patok batas negara melalui pemanfaatan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP). Jalan tersebut mendukung pemeriksaan kondisi patok batas, termasuk mengidentifikasi patok yang bergeser, hilang, atau rusak.
Ari juga menekankan perlunya koordinasi antara pengelola PLBN dan personel Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang memiliki tugas serta prosedur operasional masing-masing.
Sementara itu, Kasad Bidang Kamnas, Kolonel Arh. Heri Purwanto memaparkan bahwa perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Kalimantan memiliki panjang lebih dari 2.000 kilometer dengan lebih dari 6.000 patok batas yang perlu dipelihara.
Dia mengatakan bahwa jalan inspeksi atau jalan paralel perbatasan telah terhubung hampir sepanjang 1.900 kilometer, sementara sekitar 140 kilometer lebih belum terbangun.
Heri mengidentifikasi tiga kesenjangan dalam pembangunan kawasan perbatasan. Ketiganya meliputi belum terpetakannya kontribusi infrastruktur terhadap kebutuhan pertahanan, belum optimalnya keterpaduan perencanaan antarkementerian/lembaga, serta belum jelasnya pengelolaan aset dan pembiayaan pemeliharaan setelah pembangunan selesai.
Melalui kajian tersebut, Staf Ahli Kasad mengharapkan tersusunnya matriks prioritas pembangunan perbatasan yang mengintegrasikan aspek mobilitas, logistik, konektivitas, kesejahteraan masyarakat, kesiapan pertahanan, dan pengawasan.
BNPPDT memandang sinergi dengan TNI AD dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan perbatasan yang terpadu. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jenderal Maruli Jadi Wakil Panglima TNI Merangkap Kepala BNPP
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
