Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen belum sepenuhnya menghilangkan tekanan biaya hidup rumah tangga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23 persen secara tahunan.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi 0,51 persen secara bulanan, dengan cabai merah, cabai rawit, dan tomat menjadi sejumlah komoditas penyumbang kenaikan harga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tekanan harga pangan masih menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi.
Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, mahalnya pangan bukan semata persoalan pengeluaran harian. Bagi mereka, kondisi ini merupakan pilihan antara memenuhi kebutuhan kalori dan mempertahankan kualitas nutrisi.
Ketika daya beli tertekan, keluarga berpendapatan rendah berpotensi mengurangi konsumsi protein hewani, buah, dan sayuran. Untuk menekan pengeluaran ini, mereka kemudian beralih ke makanan yang lebih murah dan mengenyangkan tanpa melihat aspek gizinya.
Risiko ini perlu menjadi perhatian karena Indonesia masih menghadapi beban gizi ganda. Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi tengkes atau stunting di Indonesia sebesar 19,8 persen pada 2024. Sementara pemeriksaan kesehatan anak sekolah juga menunjukkan persoalan gizi lebih dan obesitas masih berlangsung.
Banyak hasil studi mengungkap ketika harga pangan meroket selama krisis ekonomi, kelompok yang paling terdampak ialah penduduk perkotaan dan masyarakat berpendidikan rendah. Kondisi tersebut dapat membawa konsekuensi kesehatan jangka panjang, terutama bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi pada masa pertumbuhan.
Studi terbaru para peneliti dari Universitas Bonn, Jerman, menunjukkan bagaimana gejolak harga pangan dapat meninggalkan jejak pada perkembangan fisik anak hingga dewasa. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Global Food Security, Maret 2026, itu menggunakan pengalaman Indonesia selama krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an sebagai contoh.
Penelitian tersebut berangkat dari krisis ekonomi 1997–1998 yang menyebabkan harga beras, sebagai makanan pokok utama masyarakat Indonesia, meningkat tajam. Kenaikan harga membuat sebagian keluarga kesulitan mempertahankan konsumsi pangan bergizi, terutama rumah tangga berpendapatan rendah yang tinggal di perkotaan.
Para peneliti kemudian menganalisis data Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (Indonesian Family Life Survey/IFLS). Mereka membandingkan perbedaan inflasi harga beras antarwilayah pada tahun 1997–2000 dengan pengukuran tubuh anak selama masa pertumbuhan hingga mereka beranjak dewasa muda.
Hasilnya menunjukkan, guncangan harga pangan tidak hanya menimbulkan dampak sesaat berupa berkurangnya kemampuan membeli makanan. Namun, kondisi ini juga mengubah kualitas konsumsi yang berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan nutrisi anak.
Penulis utama studi tersebut, Elza Samantha Elmira, menjelaskan, kenaikan harga pangan selama krisis meningkatkan kekurangan gizi kronis dan berkaitan dengan kenaikan prevalensi stunting sebesar 3,5 poin persentase. Anak-anak yang terdampak krisis pangan ini akan berpotensi mengalami stunting dan juga jauh lebih rentan terhadap obesitas.
"Kami melihat bahwa guncangan harga yang besar tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan fisik anak dalam jangka panjang," ujar Elza yang juga peneliti di Pusat Penelitian Pembangunan (ZEF) Universitas Bonn seperti dikutip dari situs resmi Universitas Bonn, Jumat (6/11/2026).
Elza menilai, salah satu kemungkinan di balik temuan ini adalah perubahan pola konsumsi keluarga selama krisis. Ketika harga pangan naik, keluarga cenderung mempertahankan asupan kalori dan mengurangi makanan yang lebih mahal serta kaya nutrisi.
Pemberian pangan yang mengandung kalori tinggi memang membuat anak tetap memperoleh energi. Akan tetapi, pada saat yang sama kondisi tersebut juga membuat anak kekurangan mikronutrien penting yang dibutuhkan selama masa pertumbuhan.
Kondisi tersebut juga dikenal sebagai kelaparan tersembunyi atau hidden hunger, yakni kekurangan vitamin dan mineral yang tidak selalu terlihat dari berat badan. Kekurangan mikronutrien dapat menghambat pertumbuhan tinggi badan tanpa menurunkan berat badan secara signifikan.
Untuk melihat dampaknya dalam jangka panjang, studi tersebut juga memantau anak-anak yang sama hingga 2014, ketika mereka berusia 17–23 tahun. Peneliti menemukan korelasi signifikan antara indeks massa tubuh (BMI) dan kemungkinan obesitas pada kelompok yang berusia 3–5 tahun ketika krisis berlangsung.
Temuan ini mengindikasikan, periode awal pertumbuhan merupakan tahap sensitif ketika gangguan nutrisi berpotensi memengaruhi kesehatan hingga dewasa.
Matim Qaim, ahli ekonomi pangan sekaligus Direktur Eksekutif ZEF Universitas Bonn yang turut terlibat dalam studi tersebut mengatakan, kekurangan gizi pada masa kanak-kanak dapat membawa konsekuensi sepanjang hidup.
Hambatan pertumbuhan fisik merupakan dampak yang relatif mudah diukur, tetapi kekurangan gizi juga berpotensi berkaitan dengan gangguan perkembangan mental, peningkatan risiko obesitas, serta penyakit kronis. Dalam kondisi krisis yang sama, kekurangan gizi dan obesitas bahkan dapat meningkat secara bersamaan.
“Hal ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan krisis yang peka terhadap gizi. Artinya, kebijakan tersebut harus secara khusus melindungi anak-anak pada tahap perkembangan yang sensitif. Jika kebijakan pangan hanya memperhatikan kalori, maka hal tersebut dapat melewatkan masalah sebenarnya,” ucap Qaim.
Pentingnya kebijakan penanganan krisis yang mempertimbangkan kualitas gizi, bukan semata-mata garis kemiskinan atau kecukupan kalori.
Dampak krisis pangan ini pun lebih besar dirasakan masyarakat perkotaan yang bergantung pada pembelian bahan makanan. Sebaliknya, sebagian keluarga di pedesaan memiliki kemampuan memproduksi beras sendiri sehingga relatif lebih terlindungi dari kenaikan harga.
Penelitian juga menemukan, anak-anak dari ibu dengan tingkat pendidikan rendah mengalami dampak lebih besar dibandingkan anak-anak dari ibu berpendidikan lebih tinggi. Dengan kata lain, kerentanan terhadap krisis pangan ini ditentukan oleh pendapatan sekaligus akses terhadap pangan dan pengetahuan mengenai pola makan seimbang.
Atas temuan tersebut, para peneliti menekankan pentingnya kebijakan penanganan krisis yang mempertimbangkan kualitas gizi, bukan semata-mata garis kemiskinan atau kecukupan kalori. Bantuan pangan dan perlindungan sosial perlu memastikan anak-anak tetap memperoleh nutrisi yang memadai, terutama pada tahap perkembangan yang sensitif.
Penelitian ini juga relevan dengan meningkatnya risiko gejolak harga pangan akibat konflik, pandemi, dan cuaca ekstrem di berbagai negara. Pengalaman Indonesia selama krisis ekonomi 1990-an memberikan bukti empiris mengenai kemungkinan dampak kesehatan jangka panjang dari kenaikan harga pangan.
Meski demikian, peneliti mengingatkan bahwa hasil studi menunjukkan korelasi statistik dan belum dapat memastikan seluruh hubungan sebab-akibat, mengingat kemungkinan faktor lain yang memengaruhi perkembangan anak dalam rentang waktu penelitian.
