JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menilai polemik dugaan penyadapan Presiden Prabwo harus menjadi momentum bersih-bersih di tubuh Polri, terutama dengan mengevaluasi sistem pengawasan internal hingga tingkat pimpinan tertinggi.
Bambang mengatakan, rentang waktu terjadinya dugaan penyadapan sejak 2025 hingga 2026 menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme kontrol dan pengawasan di lingkungan kepolisian.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa sistem pengawasan internal belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Artinya memang ada rentang waktu yang sangat panjang, bahwa kontrol dan pengawasan internal kepolisian ini tidak berjalan,” kata Bambang dalam tayangan Breaking News KompasTV, Jumat (6/11/2026).
Ia bahkan menilai pengawasan internal nyaris tidak berfungsi ketika persoalan yang terjadi berkaitan dengan pucuk pimpinan Polri.
“Fakta yang terjadi ini membuktikan bahwa pengawasan internal ini nyaris tidak berguna, apalagi ketika ini menyangkut pucuk pimpinan Polri,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus Penyadapan terhadap Presiden, Alarm Keras Penyalahgunaan Kekuasan
Pengamat Pertanyakan Pengawasan terhadap Pimpinan PolriBambang menilai, pembenahan Polri perlu dilakukan melalui audit menyeluruh, mulai dari kinerja institusi, sistem kontrol, hingga kinerja pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan internal.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut tidak cukup hanya berupa audit administratif, tetapi juga harus menyentuh substansi pelaksanaan pengawasan.
Menurut Bambang, audit investigasi dan audit kinerja penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan terhadap jajaran pimpinan tertinggi Polri selama ini berjalan.
“Apalagi bila menyangkut pucuk pimpinan Polri, siapa yang mengawasi mereka, audit investigasi, kemudian audit kinerja itu penting dilakukan,” ucap Bambang.
Ia juga menyoroti pergantian pimpinan Polri yang dinilai lebih banyak diwarnai kegiatan seremonial, tanpa disertai evaluasi kinerja secara menyeluruh.
“Setiap kali ganti pucuk pimpinan, ya hanya sekadar seremonial saja, tapi audit terkait kinerja ini nyaris tidak ada,” kata Bambang.
Baca Juga: Ada Dugaan Motif Politik di Kasus Penyadapan Presiden Prabowo? Ini Kata Analis Komunikasi Politik
Minta Negara Perkuat Sistem Pengawasan PolriLebih lanjut, Bambang mendorong adanya desain kelembagaan yang lebih kuat untuk membangun sistem pengawasan kepolisian yang efektif.
Menurutnya, pengawasan tidak seharusnya hanya bergantung pada mekanisme internal Polri. Negara perlu membangun sistem pengawasan yang mampu menjalankan fungsi kontrol secara efektif, termasuk ketika persoalan menyangkut jajaran pimpinan tertinggi.
Bambang mengingatkan, tanpa pembenahan sistem tersebut, persoalan serupa berpotensi kembali terulang.
Ia menyebut penguatan pengawasan dan audit kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat.
“Ini salah satu bentuk upaya untuk pertanggungjawaban Polri kepada publik yang selama ini nyaris tidak pernah terdengar,” tuturnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- penyadapan presiden
- momentum bersih-bersih polri
- bambang rukminto
