HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR—Rencana perluasan pemungutan pajak digital yang dijadwalkan mulai 9 November 2026 menuai sorotan.
Kebijakan yang melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GoTo dinilai berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Kebijakan tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo.
Langkah ini disebut bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara dan memperbaiki rasio pendapatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih sekitar 12 persen.
Pengamat dan Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Andi Ali Armunanto, menilai penambahan beban pajak di tengah melemahnya daya beli masyarakat, merupakan pilihan yang tidak bijaksana. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara matang.
Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi biaya hidup yang terus meningkat. Sementara kepercayaan terhadap pemerintah juga dinilai mengalami penurunan.
“ Membebani masyarakat dengan pajak digital untuk saat ini adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Ini akan semakin membebani rakyat di tengah situasi ekonomi yang sangat tidak menentu dan biaya hidup yang melambung tinggi,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi memicu ketidakpuasan yang lebih luas. Apalagi, transaksi digital kini tidak hanya digunakan kelompok masyarakat menengah atas, tetapi juga masyarakat berpenghasilan rendah.
“Belanja kebutuhan sehari-hari melalui marketplace, pemesanan makanan secara daring, hingga berbagai layanan digital telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. Jika biaya transaksi bertambah, tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga juga berpotensi meningkat,” ucapnya.
Andi Ali menilai pemerintah seharusnya membaca kondisi ekonomi masyarakat sebagai persoalan yang juga memiliki konsekuensi politik. Ketika kebijakan tidak diikuti perbaikan kesejahteraan, ketidakpuasan dapat berkembang menjadi tekanan politik.
Ia bahkan memperkirakan, jika kebijakan tersebut tetap diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat, potensi demonstrasi dengan skala lebih luas bisa muncul.
“Ketika ini diimplementasikan, ini akan semakin memicu ketidakpuasan masyarakat dan kemarahan yang saya kira bisa berujung pada aksi demonstrasi yang lebih luas,” jelasnya.
Andi Ali juga menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum menunjukkan koreksi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Menurutnya, Prabowo memiliki kecenderungan ideologi nasionalis-populis, dengan berbagai program yang mengatasnamakan kepentingan rakyat dan ketahanan nasional.
Namun, dalam praktiknya, kebijakan pemerintah dinilai berhadapan dengan realitas ekonomi yang kompleks. Intervensi negara terhadap pasar, penguatan peran militer dalam pemerintahan, serta sejumlah program besar justru memunculkan kritik dari masyarakat.
Ia menilai pemerintah tidak perlu ragu mengevaluasi bahkan menghentikan sementara program yang dinilai belum efektif. Menurutnya, pemerintah dapat lebih dahulu mengoptimalkan penyelamatan aset negara dan memperbaiki pengelolaan anggaran ketimbang terus menambah beban masyarakat.
“Kenapa tidak fokus ke penyelamatan aset negara saja, jangan menambah bebannya masyarakat. Tidak perlu malu atau takut menghentikan kebijakan tertentu untuk memperbaiki fondasi ekonomi,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kebijakan yang tidak berpihak pada kondisi masyarakat dapat memperbesar ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prabowo. Jika terus berlanjut, tekanan ekonomi berpotensi berkembang menjadi persoalan stabilitas politik.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (UNM), Syamsu Alam, menilai kebijakan tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
Menurutnya, semangat efisiensi yang selama ini digaungkan pemerintah pusat justru perlu dilihat dari belanja pemerintah sendiri. Ia menilai pengeluaran negara masih besar untuk membiayai struktur kabinet dan berbagai program pemerintah.
“Di sisi lain, ketika penerimaan negara dianggap belum mencukupi, masyarakat kembali menjadi sasaran perluasan pemungutan pajak,” ucapnya.
Syamsu menjelaskan, secara prinsip terdapat dua pilihan ketika pendapatan negara tidak mencukupi, yakni meningkatkan penerimaan atau menghemat pengeluaran. Namun, pemerintah juga harus memastikan penghematan dilakukan terhadap belanja yang tidak produktif.
“Kalau pendapatan kurang, ada dua kemungkinan, yakni berhemat atau menahan daya belanja. Tetapi kalau kabinet masih boros, sementara pajak terus ditambah, masyarakat yang akhirnya menanggung beban,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tambahan pungutan berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan kelompok bawah, tetapi juga kelas menengah yang kini harus mengatur pengeluaran secara lebih ketat.
Salah seorang Pengguna Digital Belanja Online, Corrina Olivia Juanda (23) menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meningkat sejak awal tahun.
Ia sendiri sebagai pengguna yang rajin bertransaksi di layanan digital Shopee, menyayangkan keputusan pemerintah yang lebih banyak memikirkan penambahan pajak tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Transaksi melalui platform digital seperti Shopee sudah menjadi bagian dari kebutuhan saya untuk keperluannya dalam rumah saya. Misal membeli alat rumah tangga dan lainnya,” ucapnya.
Ia khawatir, pengenaan pajak terhadap transaksi digital, termasuk perbankan, akan membuat pengeluaran semakin besar.
“Seolah-olah yang dipikirkan hanya pajak, tanpa melihat kondisi ekonomi masyarakat. Harga kebutuhan saja sudah mahal, sekarang masih ditambah lagi dengan pajak,” ujar mahasiswa Ekonomi Universitas Mulawarman ini.(wis)
