tvOnenews.com, Jakarta – Kabar luar biasa bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia. DPR RI bersama pemerintah secara resmi menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu lintas profesi.
Keputusan strategis tersebut dicapai usai digelarnya rapat finalisasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir sebagai langkah konkret merespons aspirasi masif yang diterima DPR terkait nasib kepegawaian para guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.
"Hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," ujar Menteri Sekretaris Negara dalam pemaparan rincian kesepakatan bersama pimpinan DPR.
Cakupan pengangkatan PPPK penuh waktu ini diperluas ke berbagai sektor pelayanan publik secara lintas profesi. Kebijakan ini meliputi guru, dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan dan medis, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
Tidak hanya itu, pegawai yang telah diangkat menjadi PPPK penuh waktu juga diberikan lampu hijau untuk mengikuti seleksi Calon Pegeri Sipil Negara (CPNS) pada tahun 2027 mendatang, dengan pemerintah turut mengkaji aturan khusus terkait persyaratan batas usia untuk bidang tertentu.
Sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja, kesepakatan ini juga mencakup perpanjangan masa kerja bagi guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Dapodik serta guru di lingkungan Kementerian Agama yang kontraknya semula berakhir pada Desember 2026.
Perlakuan afirmatif serupa juga diberikan kepada tenaga kesehatan dan medis.
Implementasi penataan status kepegawaian ini akan mulai dieksekusi secara bertahap terhitung 1 Januari 2027, sementara pendaftaran seleksi CPNS direncanakan dibuka pada November 2026 dengan tetap memperhatikan kondisi fiskal negara.
Menutup keterangan, Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan terus konsisten mengawal setiap aspirasi masyarakat dan bersinergi erat dengan pemerintah untuk menuntaskan berbagai persoalan publik.
