jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI fraksi Gerindra Azis Subekti meminta kepolisian tak hilang fokus menuntaskan kasus skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, di tengah berkembangnya berbagai spekulasi politik.
"Jangan kaburkan pokok perkaranya, yang harus diungkap adalah siapa yang melakukan penyadapan, atas perintah siapa, untuk kepentingan apa, dan ke mana informasi itu mengalir," kata dia kepada awak media, Jumat (6/11).
BACA JUGA: Pernyataan AHY dan Cak Imin soal Kasus Penyadapan, Silakan Bandingkan
Azis menganggap skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo sebagai kasus serius, karena menyangkut keamanan kepala negara.
Selain itu, kata dia, skandal penyadapan bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan komunikasi pribadi.
BACA JUGA: Hubungan Prabowo & Jokowi Tamat Gegara Skandal Penyadapan, Nasib Gibran Terancam
"Kalau komunikasi Presiden saja diduga bisa disadap, bagaimana masyarakat bisa merasa yakin bahwa komunikasi pribadinya terlindungi," ujarnya.
Azis mengingatkan penyidikan harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab, termasuk jika ditemukan penyalahgunaan akses.
BACA JUGA: Guru Besar Nilai Skandal Penyadapan Presiden Belum Memenuhi Unsur Makar
"Kalau memang ada penyalahgunaan kewenangan, harus jelas bagaimana itu bisa terjadi. Siapa yang memberi akses, bagaimana pengawasannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Semua perlu ditelusuri," katanya.
Azis menyoroti munculnya berbagai narasi yang mengaitkan perkara penyadapan dengan persaingan jabatan, kepentingan politik, hingga hubungan personal orang-orang di sekitar Presiden Prabowo.
Legislator Dapil VI Jawa Tengah (Jateng) itu menyebut narasi semacam itu tidak boleh menggantikan proses pembuktian hukum.
"Jangan menyeret nama orang hanya karena hubungan pribadi atau karena ada pihak yang tidak menyukainya," katanya.
Azis mengingatkan kelalaian dalam pengamanan Presiden dan dugaan tindakan penyadapan, merupakan dua persoalan yang perlu diperiksa sesuai tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai status hukum pihak-pihak yang diperiksa, perkembangan pembuktian, serta langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
"Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun dengan meminta publik tenang. Kepercayaan akan tumbuh ketika masyarakat melihat hukum ditegakkan secara adil dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Azis berharap Polri mampu menjadikan penanganan perkara skandal penyadapan sebagai momentum memperkuat pengawasan internal dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
"Usut sampai tuntas, jangan kaburkan pokok perkaranya," pungkas Azis. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Duga Penyadapan Bermuatan Politik Demi Kepentingan Keluarga
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
