JAKARTA — Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun prioritas pembangunan kawasan perbatasan pada 2027. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, mengatakan, data dan informasi dari pemerintah daerah diperlukan untuk menyusun basis data pembangunan.
Baca Juga
Banyuwangi Raih Penghargaan Tata Kelola Transformasi Digital Terbaik dari FEB UGM
KPK Dalami Aliran Suap di Kantor Pertanahan Bogor I
Kemenkum Kaltim Dorong Pemda Bentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum
Menurut Edi, pemetaan pembangunan harus mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi sumber daya alam, dan kondisi sosial masyarakat. Wilayah kepulauan, khususnya, memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
"Kami membutuhkan informasi dan data dari pemerintah daerah untuk menyusun basis data. Dari data tersebut, kita bisa melihat daerah yang sudah berkembang maupun yang masih tertinggal, mengetahui faktor penyebabnya, serta merumuskan solusi agar kondisi wilayah menjadi lebih baik," ujar Edi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia menambahkan, penyusunan prioritas pembangunan Sulawesi Utara pada 2027 perlu segera dipersiapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah.
Dalam pengembangan ekonomi, Edi menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di kawasan perbatasan. "Kalau di sana potensinya ikan, jangan hanya menjual ikan. Jadikan produk melalui hilirisasi. Kita perlu berpikir bagaimana hasil perikanan itu dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah dan berpeluang menembus pasar ekspor,"tegas dia.
Edi menjelaskan, pengembangan industri pengolahan membutuhkan dukungan energi, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai.
Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad dan Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Utara, Henry Kaitjily. - (Ist)
