HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perkembangan pelayanan publik di Kota Makassar menunjukkan arah yang semakin positif di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin. Perbaikan fasilitas publik, respons terhadap kebutuhan masyarakat, transformasi layanan digital, hingga pembenahan lingkungan menjadi sejumlah indikator perubahan tersebut.
Penilaian itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Ras MD. Menurutnya, pemerintah kota mulai menunjukkan pergerakan menuju sistem pelayanan yang lebih baik dan berdampak bagi masyarakat.
Ia menilai, berbagai program dan inovasi yang dijalankan Pemkot Makassar telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan di sejumlah sektor.
“Sejauh ini kita melihat sistem pelayanan yang diberikan pemerintah kota di bawah kepemimpinan Bapak Munafri sangat berdampak signifikan bagi semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Ras MD mengingatkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak cukup diukur dari perubahan fisik maupun banyaknya program yang diluncurkan. Konsistensi, pemerataan pelayanan, kecepatan respons, dan tingkat kepuasan masyarakat juga harus menjadi ukuran utama.
Menurutnya, momentum HUT ke-419 Kota Makassar harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik ke depan.
Ia berharap berbagai capaian yang telah dirintis saat ini terus ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan pelayanan administrasi masyarakat.
“Yang perlu dibenahi ke depan adalah peningkatan kualitas. Apa yang sudah ada hari ini harus ditingkatkan lagi, termasuk sistem pelayanan dan respons terhadap urusan administrasi masyarakat,” jelasnya.
Ras MD menekankan, pelayanan harus berjalan optimal mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, unit-unit tersebut menjadi garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Ia juga mengapresiasi perhatian Munafri terhadap pembenahan sistem pelayanan di Kota Makassar. Menurutnya, komitmen pimpinan daerah perlu diikuti konsistensi seluruh jajaran birokrasi agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan sekadar terlihat dari banyaknya inovasi atau program pembangunan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan kemudahan, kepastian, dan kepuasan bagi masyarakat. (*)
