Sebagai instansi yang mendapat alokasi terbesar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk melakukan pemulihan infrastruktur di tiga wilayah terdampak, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rehabilitasi dan rekonstruksi dijalankan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Apri Artoto, ketika menyampaikan laporan pada konferensi pers Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (28/10).
Menurut Apri, penetapan pagu efektif anggaran Kementerian PU untuk pascabencana Sumatera sebesar Rp21,42 triliun untuk tahun 2026 merupakan bentuk kesiapan eksekusi kementerian dalam merespons amanat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah.
Ia mengatakan besaran anggaran di setiap direktorat teknis di Kementerian PU, mencerminkan prioritas penanganan infrastruktur vital yang mendesak. Hal itu juga digunakan sebagai instrumen kementerian untuk mengejar target pemulihan fisik secara terukur.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen penuh pembiayaan negara melalui alokasi belanja infrastruktur dalam penanganan pascabencana di tiga provinsi wilayah barat Indonesia, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Penegasan kesiapan pembiayaan kementerian teknis ini diarahkan untuk merealisasikan arahan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) secara masif dan terpadu di lapangan.
Langkah ini sejalan dengan kerangka kerja pemerintah pusat dalam memulihkan konektivitas transportasi, ketahanan sumber daya air, hingga penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat terdampak bencana.
Laporan komprehensif mengenai kesiapan anggaran dan portofolio sektoral disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Apri Artoto, saat konferensi pers bersama Satgas PRR di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (28/10/2026).
Dalam laporannya mengenai perkembangan penanganan infrastruktur fisik status 25 Oktober 2026, Apri menyampaikan secara terperinci sebaran pagu anggaran yang dikelola oleh kementerian PU.
"Pagu efektif penanganan bencana Sumatera di Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp 21,42 triliun. Yang terbagi untuk sektor sumber daya air itu Rp 7,85 triliun. Kemudian Bina Marga Rp 6,64 triliun, Cipta Karya Rp 4,05 triliun, dan prasaran strategis, Rp 2,89 triliun," ujar Apri.
Penanganan fisik pascabencana, kata dia, bertumpu pada portofolio sektoral yang terbagi ke empat direktorat teknis utama. Pagu efektif sebesar Rp21,42 triliun tersebut dialokasikan berdasarkan tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di lapangan.
Sektor Sumber Daya Air (SDA) mendapatkan porsi pembiayaan terbesar senilai Rp7,85 triliun. Ini digunakan untuk menangani kerusakan sistem perairan, bendung, tanggul, serta sarana air baku.
Selanjutnya sektor Bina Marga menyerap alokasi Rp6,64 triliun. Ini digunakan untuk memulihkan kerusakan jalan dan jembatan yang terputus akibat bencana.
Sementara itu, sektor Cipta Karya memperoleh alokasi anggaran Rp4,05 triliun. Ini digunakan untuk merehabilitasi sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan pengelolaan limbah.
Terakhir, sektor Prasarana Strategis mendapat anggaran sebesar Rp2,89 triliun untuk penanganan fasilitas publik strategis dan hunian sementara.
Lebih lanjut, Apri mengatakan besaran anggaran di setiap direktorat teknis mencerminkan prioritas penanganan infrastruktur vital yang mendesak.
Menurut Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) di
Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, alokasi pagu belanja kementerian teknis disusun berdasarkan kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) pada R3P masing-masing kabupaten/kota terdampak. Jitupasna menjadi dasar untuk pengalokasian anggaran rehabilitasi yang diprioritaskan dalam APBN pada tahun anggaran 2026, 2027, dan 2028.
Penyelarasan kebutuhan anggaran Kementerian PU yang merupakan terbesar di antara kementerian lainnya untuk penanganan bencana di Sumatera, sejalan dengan skala kerusakan infrastruktur yang tercatat di dashboard Kementerian PU. Pada sektor konektivitas dan transportasi, tercatat kerusakan jalan mencapai 2.036 ruas (Aceh 1.631 ruas, Sumatera Utara 41 ruas, Sumatera Barat 364 ruas) serta kerusakan jembatan sebanyak 646 unit (Aceh 636 unit, Sumatera Utara 7 unit, Sumatera Barat 3 unit). Selain itu, kerusakan prasarana transportasi mencakup 13 terminal, 31 perlengkapan jalan, 7 UPPKB, 3 bandara, 9 pelabuhan, 103 km jalur kereta api, dan 6 jembatan kereta api.
Pada sektor sumber daya air, kerusakan didominasi gangguan pada sistem sungai sebanyak 127 titik (Aceh 35, Sumatera Utara 51, Sumatera Barat 41), 13 bendung, 13 sarana air baku, 6 cek dam, 2 dermaga jetty, 2 irigasi, dan 1 tanggul. Adapun pada sektor Cipta Karya, kerusakan prasarana permukiman dan air bersih meliputi 172 unit PAMSIMAS di Sumatera Utara, 177 unit SPAM (Aceh 71, Sumatera Utara 60, Sumatera Barat 46), 45 unit SANIMAS, 11 unit PISEW, 18 unit IPA, dan 1 unit TPS3R. Dari data kondisi rumah sakit per 22 Januari 2026, tercatat 17 rumah sakit tidak rusak dan 6 rusak sedang di Aceh, 35 rumah sakit tidak rusak di Sumatera Utara, serta 29 rumah sakit tidak rusak di Sumatera Barat.
Secara makro, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak bencana melanda 53 kabupaten/kota di ketiga provinsi, mengakibatkan
1.200 orang meninggal dunia, 143 orang hilang, dan lebih dari 113.900 orang mengungsi.
Total estimasi nilai kerusakan dan kerugian sektor infrastruktur sendiri mencapai Rp57,92 triliun di Aceh, Rp18,52 triliun di Sumatera Utara, dan Rp4,70 triliun di Sumatera Barat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya komitmen terpadu seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan menyeluruh di lapangan.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur publik serta penyelesaian hunian merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan secara masif dan terpadu dengan memastikan kesiapan fasilitas dasar seperti jalan, air, dan listrik agar masyarakat tidak terlalu lama berada di lokasi pengungsian:
"Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik adalah prioritas dalam proses pemulihan yang mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera 2026-2028. Pembangunan didorong dilakukan secara masif sekaligus memastikan jalan, air, listrik, dan prasarana kawasan tersedia agar hunian dapat segera ditempati," sebut Tito.
Di kesempatan lain, Tito Karnavian meminta Kementerian PU memprioritaskan normalisasi sungai yang rawan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi risiko banjir terulang lagi akibat sedimentasi yang membuat kapasitas sungai menampung aliran air berkurang.
Tito mengatakan, terdapat 137 sungai yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut dan membutuhkan penanganan, terutama sungai dengan sedimentasi tinggi. Jika tidak segera ditangani, sungai berpotensi kembali meluap saat hujan lebat dan memperparah dampak bencana bagi masyarakat.
"Kemudian juga, harus mengurus juga sungai, 137 sungai yang terdampak dan ada sedimennya yang perlu cepat memang dengan skala prioritas, karena sedimen ini kalau seandainya enggak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi. Lumpur yang sudah kita bersihkan, bertambah, kemudian datang lagi, harus dibersihkan ulang lagi, terdampak lagi masyarakat, mereka mengungsi lagi,” kata Tito dalam rapat koordinasi dan konferensi pers Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana
Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.
