Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyebut anggapan Pemilu 1955 sebagai pemilu terbaik di Indonesia merupakan mitos karena minimnya pengawasan dan dokumentasi pada masa itu.
"Tadi Mas Totok menyampaikan pemilu terbaik itu Pemilu 1955. Saya tidak sependapat, itu mitos," ujar Heddy saat menghadiri peringatan HUT ke-73 KPU di Jakarta, Sabtu.
Heddy menyampaikan pandangan tersebut merespons sambutan Anggota Bawaslu Totok Heriyono yang menyinggung semangat penyelenggaraan Pemilu 1955.
Menurut Heddy, anggapan Pemilu 1955 sebagai pemilu terbaik muncul karena pada masa itu belum tersedia perangkat pengawasan dan teknologi pencatatan seperti saat ini.
Selain belum adanya Bawaslu dan DKPP, jumlah pengamat dan wartawan yang meliput proses pemilu juga masih terbatas sehingga berbagai kekurangan penyelenggaraan tidak banyak terdokumentasikan.
"Banyak cacatnya karena belum direkam, belum ada DKPP, belum ada Bawaslu, belum ada pengaduan. Sifatnya satu arah karena pengamatnya tidak ada, makanya dianggap terbaik," katanya.
Baca juga: Bawaslu: Semangat Pemilu 1955 jadi pendorong Pemilu yang beradab
Meski mengkritisi anggapan tersebut, Heddy tetap optimistis penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang dapat berjalan lebih baik.
Dalam kesempatan itu, Heddy juga menyampaikan guyonan mengenai peringatan hari lahir KPU yang kini berusia 73 tahun. Menurut dia, peringatan tersebut baru pertama kali digelar selama empat tahun masa jabatannya sebagai Ketua DKPP.
"KPU sudah berusia 73 tahun, tapi baru diperingati. Agak aneh bagi saya. Selama empat tahun jadi Ketua DKPP, baru kali ini diperingati. Jadi, lahir langsung tua," katanya sambil bergurau.
Dia menambahkan, bertambahnya usia KPU seharusnya diikuti peningkatan kebijaksanaan dalam mengawal demokrasi di Indonesia.
Heddy bahkan bergurau bahwa apabila sistem pemilu telah berjalan dengan baik, keberadaan lembaga pengawasan dan pemantau pemilu tidak lagi diperlukan.
"Nanti kalau semua sudah berjalan baik, KPU-nya sudah berjalan baik, tidak perlu lagi Bawaslu. Mas Totok pensiun, tidak diperlukan DKPP," ujarnya.
Heddy juga menyoroti dinamika pekerjaan anggota KPU yang menurut dia tidak berakhir meskipun tahapan pemungutan suara telah selesai.
Baca juga: Pada usia ke-73 KPU peringati HUT untuk pertama kali
"Enaknya jadi anggota KPU itu meskipun pemilunya sudah selesai, pekerjaan belum selesai. Bupati sudah dilantik, KPU-nya masih dipersoalkan terus saja. Gubernurnya sudah dilantik, KPU-nya masih dimasalahkan," katanya.
Terkait aduan mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Heddy enggan membahas lebih lanjut karena pengaduan tersebut masih dalam proses verifikasi di DKPP.
Dia berharap KPU semakin bijaksana dalam menjalankan tugas dan menegakkan demokrasi di Indonesia.
"Semoga KPU semakin bijak melaksanakan, menegakkan demokrasi di republik ini," ujar Heddy.
Untuk pertama kalinya, KPU memperingati hari lahirnya pada 7 November yang tahun ini memasuki usia ke-73.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan penetapan 7 November sebagai hari lahir KPU didasarkan pada kajian sejarah dan diskusi dengan para pemangku kepentingan.
Tanggal tersebut dipilih merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 yang memerintahkan pembentukan Panitia Pemilihan Umum atau KPU, dua tahun sebelum Pemilu 1955 diselenggarakan.
"Kemudian Pemilu 1955 terwujud, kami sepakati itu menjadi sejarah perkembangan KPU," kata Afifuddin.
"Tadi Mas Totok menyampaikan pemilu terbaik itu Pemilu 1955. Saya tidak sependapat, itu mitos," ujar Heddy saat menghadiri peringatan HUT ke-73 KPU di Jakarta, Sabtu.
Heddy menyampaikan pandangan tersebut merespons sambutan Anggota Bawaslu Totok Heriyono yang menyinggung semangat penyelenggaraan Pemilu 1955.
Menurut Heddy, anggapan Pemilu 1955 sebagai pemilu terbaik muncul karena pada masa itu belum tersedia perangkat pengawasan dan teknologi pencatatan seperti saat ini.
Selain belum adanya Bawaslu dan DKPP, jumlah pengamat dan wartawan yang meliput proses pemilu juga masih terbatas sehingga berbagai kekurangan penyelenggaraan tidak banyak terdokumentasikan.
"Banyak cacatnya karena belum direkam, belum ada DKPP, belum ada Bawaslu, belum ada pengaduan. Sifatnya satu arah karena pengamatnya tidak ada, makanya dianggap terbaik," katanya.
Baca juga: Bawaslu: Semangat Pemilu 1955 jadi pendorong Pemilu yang beradab
Meski mengkritisi anggapan tersebut, Heddy tetap optimistis penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang dapat berjalan lebih baik.
Dalam kesempatan itu, Heddy juga menyampaikan guyonan mengenai peringatan hari lahir KPU yang kini berusia 73 tahun. Menurut dia, peringatan tersebut baru pertama kali digelar selama empat tahun masa jabatannya sebagai Ketua DKPP.
"KPU sudah berusia 73 tahun, tapi baru diperingati. Agak aneh bagi saya. Selama empat tahun jadi Ketua DKPP, baru kali ini diperingati. Jadi, lahir langsung tua," katanya sambil bergurau.
Dia menambahkan, bertambahnya usia KPU seharusnya diikuti peningkatan kebijaksanaan dalam mengawal demokrasi di Indonesia.
Heddy bahkan bergurau bahwa apabila sistem pemilu telah berjalan dengan baik, keberadaan lembaga pengawasan dan pemantau pemilu tidak lagi diperlukan.
"Nanti kalau semua sudah berjalan baik, KPU-nya sudah berjalan baik, tidak perlu lagi Bawaslu. Mas Totok pensiun, tidak diperlukan DKPP," ujarnya.
Heddy juga menyoroti dinamika pekerjaan anggota KPU yang menurut dia tidak berakhir meskipun tahapan pemungutan suara telah selesai.
Baca juga: Pada usia ke-73 KPU peringati HUT untuk pertama kali
"Enaknya jadi anggota KPU itu meskipun pemilunya sudah selesai, pekerjaan belum selesai. Bupati sudah dilantik, KPU-nya masih dipersoalkan terus saja. Gubernurnya sudah dilantik, KPU-nya masih dimasalahkan," katanya.
Terkait aduan mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Heddy enggan membahas lebih lanjut karena pengaduan tersebut masih dalam proses verifikasi di DKPP.
Dia berharap KPU semakin bijaksana dalam menjalankan tugas dan menegakkan demokrasi di Indonesia.
"Semoga KPU semakin bijak melaksanakan, menegakkan demokrasi di republik ini," ujar Heddy.
Untuk pertama kalinya, KPU memperingati hari lahirnya pada 7 November yang tahun ini memasuki usia ke-73.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan penetapan 7 November sebagai hari lahir KPU didasarkan pada kajian sejarah dan diskusi dengan para pemangku kepentingan.
Tanggal tersebut dipilih merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 yang memerintahkan pembentukan Panitia Pemilihan Umum atau KPU, dua tahun sebelum Pemilu 1955 diselenggarakan.
"Kemudian Pemilu 1955 terwujud, kami sepakati itu menjadi sejarah perkembangan KPU," kata Afifuddin.
