TEL AVIV— Pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot , Jumat (6/11/2026), mengatakan telah menetapkan empat syarat bagi pihak-pihak yang ingin bergabung dengan pemerintahan yang tengah berupaya dibentuknya.
Baca Juga
12 Perkara yang Dosanya Terus Mengalir Meski Pelakunya Telah Meninggal Dunia
Inilah Alasan Mengapa Rasulullah SAW Sangat Berwasiat: Lakukan Semaumu Jika Putus Urat Malumu!
Peringatan Rasulullah SAW untuk Penyerobot Tanah, Perilaku Dianggap Sepele Padahal Berbahaya
Syarat tersebut antara lain mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Ia juga menyebut telah terjadi “kemajuan besar” dalam perundingan pembentukan pemerintahan darurat.
Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan menunjuk tokoh yang akan diberi mandat membentuk pemerintahan baru pada Ahad lusa, menyusul pemilihan umum Knesset pada 17 Oktober lalu. Pemilu tersebut tidak menghasilkan pemenang yang jelas.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Eisenkot, yang memimpin Partai Yashar, menetapkan empat syarat bagi setiap kekuatan politik yang ingin bergabung dengan pemerintahannya, termasuk partai-partai Arab.
Keempat syarat itu adalah mengakui Israel sebagai negara Yahudi, menganggap Hamas sebagai organisasi teroris, mengakui Deklarasi Kemerdekaan Israel, serta menerima kewajiban menjalani dinas militer.
Koresponden Aljazeera di Palestina, Elias Karam, dikutip Sabtu (7/11/2026) melaporkan bahwa Daftar Gabungan Arab menolak seluruh persyaratan yang diajukan Eisenkot.
Sementara itu, Daftar Arab Bersatu kemungkinan bersedia menerima sebagian di antaranya. Sikap tersebut dapat membuka peluang bagi partai itu untuk bergabung atau memberikan dukungan kepada pemerintahan.
Keputusan akhirnya akan ditentukan oleh sikap masing-masing partai Arab dalam konsultasi politik mendatang.
Dalam pemilu terakhir, partai-partai Arab memperoleh total 19 kursi, terdiri atas 11 kursi yang diraih Daftar Gabungan Arab dan delapan kursi dari Daftar Arab Bersatu.
Pemimpin oposisi Israel itu juga mengumumkan bahwa telah terjadi “kemajuan besar” dalam perundingan pembentukan apa yang disebutnya sebagai “Pemerintahan Darurat Nasional”.
