Jakarta, VIVA - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi. Penetapan tersangka tidak berhenti sampai di situ. Pada Kamis (5/11/2026), Polri kembali menetapkan satu tersangka baru, yakni Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan keterangan resmi Komjen Pol Asep Safrudin, dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa melalui proses penyidikan maupun dilengkapi laporan polisi (LP).
Kasus penyadapan terhadap pejabat negara ternyata bukan kali pertama terjadi. Sejumlah petinggi negara di berbagai negara juga pernah menjadi korban penyadapan. Lantas, siapa saja mereka? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber.
1. Angela MerkelDi tahun 2015 lalu terungkap bahwa Mantan perdana Menteri Jerman ini diketahui pernah menjadi korban penyadapan. Melansir laman The Guardian, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) diduga telah menyadap percakapan telepon Kanselir Jerman Angela Merkel dan sejumlah penasihat dekatnya selama bertahun-tahun. NSA juga disebut memata-matai staf para pendahulu Merkel. Informasi tersebut diungkap oleh WikiLeaks.
Laporan yang dirilis WikiLeaks pada 8/7/2015 lalu menunjukkan bahwa penyadapan terhadap Merkel dan stafnya berlangsung jauh lebih lama dan lebih luas dari yang selama ini diketahui. WikiLeaks menyebut NSA menargetkan 125 nomor telepon milik pejabat tinggi Jerman untuk dipantau dalam jangka panjang.
WikiLeaks merilis tiga rekaman hasil penyadapan yang disebut berasal dari percakapan Merkel. Organisasi tersebut juga mempublikasikan data berisi daftar nomor telepon milik sang kanselir, para asistennya, kantor kanselir, bahkan mesin faks yang digunakan di kantornya.
Rekaman penyadapan yang dirilis pada Rabu itu memuat percakapan Merkel pada 2009 mengenai krisis keuangan internasional. Selain itu, terdapat percakapan dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) pada 2009 yang membahas Iran, serta komunikasi dengan sejumlah penasihatnya pada 2011 terkait krisis zona euro.
