Sekjen PDIP Hasto Ungkap Dugaan Penyadapan Ilegal Era Jokowi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Sumber: Kompas TV/Iksan Apriansyah)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku pernah menerima sejumlah tekanan saat bersikap kritis terhadap pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Ia menduga tekanan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan informasi hasil penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak.

"Saya pernah menerima informasi dari rekan-rekan pers, ketika bersikap kritis atas Pemilu 2024 lalu, bahkan pernah juga ada utusan dari Kapolri saat itu, Pak Listyo Sigit, yang juga memberikan suatu tekanan-tekanan," kata Hasto di Blitar, Sabtu (7/11/2026). 

Politikus PDIP itu mengaku sudah pernah menyampaikan pengalamannya mendapat tekanan-tekanan itu di sebuah podcast. 

Menurutnya, tekanan tersebut diduga dilakukan karena adanya informasi yang diperoleh melalui penyadapan secara ilegal.

Baca Juga: PDIP, Gibranisti, & Pengamat Politik Soal Teka-Teki Otak Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit

"Mereka juga ternyata melakukan fungsi-fungsi penyadapan secara ilegal, dan informasi itulah yang kemudian dipakai untuk menekan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu," ucap Hasto. 

Namun, ketika ditanyai tentang dalang penyadapan, Hasto tak memberikan jawaban. 

Hasto hanya menjawab bahwa pihaknya menyerahkan pengungkapan tentang pihak di balik kasus tersebut kepada proses hukum. 

"Ya, kita serahkan pada seluruh proses hukum," katanya. 

Oleh karena itu, Hasto menyatakan PDIP memberikan dukungan terhadap upaya penuntasan kasus penyadapan tersebut. 

Baca Juga: Politikus PDIP Singgung Tujuan Penyadapan Prabowo: Pergantian Kekuasaan Secara Inkonstitusional

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs harus menjadi pelajaran agar ke depan kasus serupa tidak terjadi lagi. 

Hasto menegaskan penyadapan harus dilakukan dengan suatu mekanisme yang sangat ketat dan dilakukan ketika ada indikasi pelanggaran pidana serta terancamnya kepentingan nasional. 

"Jadi tidak bisa penyadapan dikaitkan dengan politik kekuasaan, apalagi terhadap lawan-lawan politik," tuturnya.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV