Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pendalaman kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan menelusuri proses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial RB pada 6 November 2026. RB diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Advertisement
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggali informasi mengenai proses perpanjangan SHGB kawasan tersebut.
"Saksi RB hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan," kata Budi kepada di Jakarta, Minggu (8/11/2026), seperti dilansir dari Antara.
Tak hanya itu, penyidik juga mendalami keterlibatan pihak lain yang terlibat dalam pengurusan SHGB tersebut ke Kementerian ATR/BPN.
Kasus dugaan korupsi ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari berselang, KPK mengumumkan penetapan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
