HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengecam pernyataan sejumlah pihak yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan dugaan kriminalisasi dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Idrus menilai tuduhan yang dilontarkan tanpa bukti di tengah proses penanganan kasus dugaan penyadapan merupakan bentuk politik air keruh yang tidak mendidik dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Idrus untuk merespons sejumlah opini yang menyeret nama Bahlil, termasuk pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam sebuah siniar (podcast).
Idrus menegaskan keyakinannya bahwa Bahlil tidak memiliki keterkaitan dengan kasus penyadapan tersebut, meskipun dikenal memiliki hubungan komunikasi dan kedekatan dengan sejumlah tokoh, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meskipun dekat dengan Listyo Sigit Prabowo dan Joko Widodo, tapi saya yakin bahkan haqul yakin bahwa Bahlil Lahadalia tidak terkait dan tidak terlibat dengan kasus penyadapan, sebagaimana yang diopinikan secara tendensius oleh beberapa orang, di antaranya opini dan pernyatan Said Didu dalam sebuah podcast,” ucapnya.
Menurut Idrus, kedekatan seseorang dengan tokoh tertentu tidak serta-merta menunjukkan kesamaan ideologi, visi, ataupun kepentingan politik.
“Kedekatan fisik, tidak secara serta merta, secara ideologis dan visi sama. Siapapun tahu, bahwa Bahlil adalah aktivis yang lahir dalam proses perjuangan panjang, yang tentu memiliki ciri dan karakter tertentu yang berbeda dengan yang lain. Sekarang Bahlil jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, tentu dalam kiprah perjuangannya diilhami oleh ideologi Partai Golkar yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok,” ujar Idrus Marham.
Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi dan hubungan personal antartokoh merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan berpolitik.
“Berkomunikasi tidak selalu berarti mendukung. Bersama tidak selalu berarti sama. Tetapi yang penting, sesama anak bangsa tidak boleh putus silaturahmi,” ujar Idrus.
*Kritik Pernyataan Said Didu
Keberatan Idrus bermula dari opini dan pernyataan Said Didu dalam siniar Forum Keadilan TV. Dalam perbincangan tersebut, Said Didu menyinggung sosok ketua umum partai politik yang dinilainya dekat dengan Listyo Sigit dan sama-sama dibesarkan oleh Joko Widodo. Ia kemudian mengarahkan tudingan kepada Bahlil dengan mengaitkan perjalanan politiknya dengan dugaan kriminalisasi.
Said Didu bahkan menyatakan bahwa pihak yang memperoleh jabatan melalui cara-cara kriminalisasi tentu memiliki kedekatan dengan pihak-pihak yang mampu melakukannya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga melontarkan dugaan adanya penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang menurutnya telah berlangsung sejak era pemerintahan Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Idrus menilai rangkaian pernyataan itu berpotensi menggiring opini publik seolah-olah Partai Golkar, melalui ketua umumnya, terlibat dalam dugaan penyadapan.
“Rangkaian pernyataan itu, bila dibaca utuh, jelas menggiring publik pada satu kesimpulan, bahwa Partai Golkar, melalui representasi Ketua Umumnya, terlibat dalam kerja penyadapan yang kini sedang ramai. Pak Said Didu itu kelihatannya sudah sangat tendensius. Saya menyesali orang sekelas Said Didu ini, masih saja berkubang dalam sensasi murahan!” ujar Idrus.
Idrus juga menyoroti penggunaan kata “diduga” dalam menyampaikan tuduhan. Menurutnya, penggunaan istilah tersebut tidak serta-merta menghilangkan dampak sosial dari sebuah pernyataan yang telah tersebar luas.
“Meskipun menggunakan kata ‘diduga’, kalau sudah tersebar ke mana-mana, secara sosiologis hal itu sudah seakan-akan menjadi kebenaran,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa komunikasi, diskusi, maupun dialog dengan seorang tokoh tidak dapat langsung dimaknai sebagai bentuk dukungan atau keterlibatan dalam kepentingan tertentu.
“Berkomunikasi, berdiskusi, dan berdialog merupakan sesuatu yang lazim-lazim saja dan tidak menjadi sesuatu yang identik. Bersama tidak selalu sama. Tetapi yang penting, sesama anak bangsa tidak boleh diputus oleh pikiran negatif,” ujar Idrus Marham.
Idrus juga mempertanyakan motif Said Didu dalam membangun narasi yang menyeret nama Bahlil.
“Pak Said Didu kelihatannya sudah sangat tendensius. Said Didu dengan bahasa yang sangat jelas menngatakan bahwa Bahlil ini dibesarkan oleh Jokowi. Pertanyaannya, Said Didu ini dibesarkan oleh siapa?” Tanya Idrus sambil tertawa.
*Minta Publik Tidak Terjebak Opini
Idrus menilai dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh negara seharusnya menjadi perhatian bersama. Menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi secara serius tanpa dimanfaatkan untuk membangun kegaduhan politik baru.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga solidaritas dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut.
“Jangan bermain di air keruh. Jangan mencari sensasi baru, jangan menangguk popularitas di tengah keprihatinan yang sedang melanda kita semua. Berhentilah mengulang kebiasaan mengaduk air keruh. Percayalah, di air keruh tak akan ada ikan besar! Yang ada, Bapak sendiri akan belepotan lumpur,” tegasnya.
Idrus juga menilai tudingan yang menyeret Golkar perlu dilihat dalam konteks dukungan partai tersebut terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Golkar saat ini tengah berkonsentrasi mendukung agenda pemerintahan dalam mencapai target pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia Emas. Dukungan tersebut, kata dia, juga diarahkan untuk mengawal keberlanjutan kepemimpinan Prabowo hingga periode kedua.
“Menyeret Golkar ke dalam pusaran tuduhan di saat seperti ini bukan hanya merugikan Golkar, tetapi juga mengganggu konsentrasi kita bersama dalam mengawal pemerintahan. Apapun tantangannya, apapun usaha pihak tertentu untuk mengganggu Pemerintahan Prabowo, posisi Partai Golkar di abwah kepemimpinan Bahlil Lahadalia tidak akan bergeser sedikitpun, bahkan Bahlil selaku Ketua Umum, telah menyerukan kepada seluruh Keluarga Besar Partai Golkar, untuk mengambil kepeloporan mensukseskan kepemimpinan Prabowo periode I dan kesuksesan kepemimpinan Prabowo periode I menjadi eskalator dukungan Partai Golkar pada periode II (2029-2034),” tegas Idrus menirukan arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Lebih jauh, Idrus menyebut opini dan pemikiran seseorang merupakan cerminan karakter. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak menjadi alasan untuk membangun tuduhan tanpa dasar moral dan fakta yang jelas.
“Menuduh dan memfitnah itu sesungguhnya warna lain dari sebuah kejahatan politik. Itu karakter berpikir yang tidak menyertakan dasar moralitas juga!” tambah Idrus.
Idrus juga mengutip pemikiran filsuf Prancis Henri Bergson mengenai kecenderungan manusia menyederhanakan kenyataan yang kompleks menjadi potongan-potongan informasi, kemudian merangkainya menjadi sebuah kesimpulan.
“Itulah yang terjadi. Satu foto kedekatan di sini, satu pertemuan di sana, lalu dijahit-jahit, diskenariokan, dicocoklogikan menjadi cerita keterlibatan. Pada menit pertama, pandangannya seperti meyakinkan, tapi buat apa kalau di akhirnya, itu semua hanya halusinasi opini?” kata Idrus.
*Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menuding dirinya terlibat dalam kasus dugaan penyadapan.
Bahlil secara khusus menyinggung seorang seniornya yang kerap menyampaikan pernyataan melalui podcast. Ia meminta pihak yang melontarkan tuduhan tersebut membuktikan pernyataannya.
“Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum,” ujar Bahlil Lahadalia.
Bahlil menegaskan tidak akan tinggal diam karena tuduhan tersebut menyangkut nama baik pribadi sekaligus kehormatan Partai Golkar. Ia memberikan kesempatan kepada pihak yang menudingnya untuk melakukan klarifikasi.
“Dan saya kasih waktu, saya kan habis ini pula saya akan somasi orang-orang itu, saya akan kasih waktu ya, 3 × 24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum,” tandas Bahlil.
*Pemerintah Minta Proses Objektif
Polemik tersebut muncul di tengah penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pada Rabu (4/11/2026), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar kepala negara serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.
“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” kata Prasetyo.
Ia juga menyatakan pemerintah belum mengetahui secara terperinci motif maupun tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut. Karena itu, semua pihak diminta menunggu hasil penyidikan kepolisian.
Idrus pun meminta agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi pengadilan opini di ruang publik.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, biarlah proses itu berjalan dan kita awasi bersama, bukan malah seakan-akan kita sendiri yang melakukan peradilan di luar,” tegasnya.
Idrus mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa paling bersih dan paling benar dalam kehidupan berbangsa. Ia meminta semua pihak lebih berhati-hati dalam menyampaikan penilaian terhadap orang lain.
“Kalau ada di antara kita yang merasa suci, boleh jadi itu karena Allah belum membuka aibnya saja,” ujarnya.
“Jadi sudah kesiangan, kalau hari ini masih membangun skenario penggalangan opini,” timpal Idrus. “Kebiasaan-kebiasaan ini sudah saatnya dikoreksi secara hukum. Sudah waktunya kita menunjukkan bahwa bangsa kita sudah peka terhadap segala bentuk hasutan dan politik adu domba.”
Menutup pernyataannya, Idrus mengajak seluruh elemen bangsa menahan diri, menjaga solidaritas sosial, dan tidak saling mencari kesalahan di tengah proses penanganan kasus dugaan penyadapan.
‘Dalam kondisi kebangsaan kita hari ini, mari kita sama-sama menahan diri. Mari menunjukkan kematangan, solidaritas sosial, dan tidak saling mencari kesalahan. Berpikirlah sebelum beropini, karena opini kita adalah cermin diri kita,” pungkas Idrus.(ams)
