Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai seluruh prestasi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo tidak lagi memiliki arti apabila terbukti terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman untuk merespons sorotan publik terhadap pujiannya kepada Listyo Sigit pada masa lalu.
Sebelumnya, politikus Partai Gerindra itu pernah menyebut Listyo sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa.
Namun, Habiburokhman menegaskan pandangannya kini berbeda setelah muncul dugaan keterlibatan Listyo dalam kasus penyadapan.
"Segala prestasi dia sebelumnya, seberapa pun hebatnya menjadi tidak bernilai sama sekali alias nol ketika terbukti melakukan tindakan menyadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain termasuk saya sendiri," kata Habib dalam keterangannya, Sabtu (7/11).
Habiburokhman menjelaskan, perubahan penilaiannya tersebut berangkat dari doktrin perkalian nol yang dikenal dalam Partai Gerindra.
Doktrin tersebut juga digunakan dalam lingkungan militer, kepelatihan komando, hingga organisasi taktis untuk menilai kualitas seorang personel.
Baca Juga: Dibalik Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit Diduga Kumpulkan 'Uang Besar' hingga Diminta Terjamin Hak Bela Diri Secara Terbuka
Dalam prinsip itu, loyalitas dan integritas menjadi faktor utama yang menentukan nilai seluruh kemampuan seseorang.
Ia mengibaratkan prinsip tersebut melalui perhitungan matematika. Sebesar apa pun angka yang dikalikan dengan nol, hasil akhirnya tetap nol.
Habiburokhman kemudian mengaitkan prinsip tersebut dengan persoalan yang kini menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.
Ia mengingatkan bahwa ketika menyampaikan pujian kepada Listyo dalam rapat paripurna pada 6 Juni 2026, pihaknya belum mengetahui adanya dugaan kejahatan penyadapan ilegal.
"Saat rapat paripurna 6 Juni 2026 tersebut kita semua belum mengetahui adanya kejahatan penyadapan ilegal," ujarnya.
Meski demikian, Habiburokhman meminta seluruh pihak tidak hanya berfokus pada polemik pernyataan masa lalunya. Menurut dia, prioritas saat ini adalah mendukung Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Ia menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang pihak yang terlibat.
"Harus dihukum siapa saja yang terlibat dan harus terungkap apa latar belakang hingga motifnya," tegas Habiburokhman.
