JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menerima silaturahmi 10 mantan Kepala Kepolisian Negara RI atau Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan ini berlangsung di tengah skandal kasus penyadapan yang menyeret empat empat perwira tinggi, termasuk bekas Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Para mantan Kapolri yang hadir dalam silaturahmi tersebut adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi (Kapolri 1998–2000), Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo (2000), Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro (2000–2001), Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar (2001–2005), dan Jenderal Pol (Purn) Sutanto (2005–2008). Kemudian Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri (Kapolri 2008–2010), Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo (2010–2013), Jenderal Pol (Purn) Sutarman (2013–2015), Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti (2015–2016), hingga Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian (2016–2019).
Pertemuan yang juga diikuti oleh Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto tersebut tanpa dihadiri Jenderal Pol (Purn) Idham Azis yang menjabat sebagai Kapolri pada periode 2019–2021. Namun, tidak dijelaskan apakah Idham tidak diundang atau berhalangan hadir.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Dalam video pertemuan yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menyambut kedatangan para mantan kapolri tersebut dengan jabat tangan saat memasuki ruang pertemuan. Prabowo kemudian menyapanya satu per satu.
"Mas, apa kabar, Mas?" tanya Prabowo kepada mantan Kapolri Roesmanhadi.
"Baik. Ada salam dari Mbak Tiwi (Dewi Bekti Pertiwi Roesmanhadi, istri Roesmanhadi)," jawab Roesmanhadi.
"Sehat, Mbak Tiwi sehat?" tanya Prabowo.
"Ya alhamdulillah," kata Roesmanhadi.
Presiden Prabowo, Kapolri Suyudi, beserta 10 mantan Kapolri itu lantas duduk di mengelilingi meja bundar untuk berdiskusi.
Dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu malam, disebutkan bahwa dalam pertemuan itu Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang muncul belakangan ini.
”Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan,” tulis keterangan pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Selain menerima para mantan Kapolri, Presiden Prabowo sebelumnya juga memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/11/2026) siang. Selain melaporkan perkembangan situasi, Kepala BIN menilai bahwa skandal penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah mengarah pada tindakan makar.
Herindra mengaku diminta datang ke Istana untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Namin, ia tidak mengungkapkan secara detail materi pembicaraannya bersama Presiden.
Kendati demikian, Herindra secara terbuka menyampaikan pandangannya terhadap kasus dugaan penyadapan tersebut.
”Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal dan mengarah ke tindakan yang makar, itu saja,” ujarnya.
Dugaan makar ini mulai setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap sejumlah perwira tinggi Polri pada Selasa (3/11/2026) malam. Mereka diduga terlibat penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses sistem tanpa izin.
Hingga saat ini, Polri telah menetapkan empat orang tersangka. Selain Listyo Sigit, tiga perwira tinggi lain yang menjadi tersangka adalah Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, serta Pati Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.
Keempatnya disangka memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi yang sah, serta tidak berkaitan dengan penegakan hukum. Mereka juga diduga berupaya menghapus jejak log dari sistem pada Oktober 2026. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 Ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sementara itu, merespons kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden itu, Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Rapat digelar untuk membahas perkembangan penanganan kasus tersebut secara komprehensif, mulai dari pengungkapan aktor intelektual (dalang), motif, hingga pertanggungjawaban hukum pihak yang terlibat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan bahwa rapat kerja tersebut merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPR agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan tidak berhenti sekadar pada penetapan tersangka. Rapat baru dapat dilaksanakan pada hari Kamis karena masa persidangan DPR baru akan dibuka kembali pada Selasa (10/11/2026).
Penjelasan menyeluruh
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPR berharap dapat memperoleh penjelasan menyeluruh dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi perkara, hingga mekanisme penggunaan sistem penyadapan. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan serupa di kemudian hari sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak privasi setiap warga negara.
"Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menambahkan, Komisi III DPR akan mengawal penanganan perkara ini sampai seluruh fakta terungkap sejelas-jelasnya. "Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ucapnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap tim khusus Polri yang dipimpin Kabareskrim Komisaris Jenderal Asep Safrudin mampu membongkar tuntas dalang di balik operasi ini. DPR juga mendorong sinergi antara kepolisian dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut perkara secara serius dan transparan.
