JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan pembelian teknologi penyadapan di Indonesia dilakukan pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Usman menyebut pembelian alat tersebut berlangsung pada 2017-2023.
"Catatan Amnesty menunjukkan pembelian ini berlangsung sejak 2017 sampai 2023 maka penyadapan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Joko Widodo," kata Usman Hamid dalam sebuah diskusi di Jakarta Timur, Minggu (8/11/2026).
Usman Hamid juga menyinggung Jokowi menggunakan teknologi tersebut saat menjabat sebagai kepala negara. Usman menduga Jokowi menggunakan teknologi penyadapan itu untuk tujuan politik tertentu.
"Tidak usah jauh-jauh pembuktiannya. Pernyataan Presiden Joko Widodo pada 2023 di hadapan relawan Projo atau Pro Jokowi menunjukkan bahwa Jokowi sebagai presiden memang menggunakan informasi-informasi intelijen, baik itu di kepolisian, di militer, maupun intelijen Badan Intelijen Negara (BIN), untuk tujuan-tujuan politik," lanjut dia.
Baca Juga:HUT Ke-12, Partai Perindo Gelar Aksi Sosial pada MasyarakatUsman mengungkapkan Amnesty International sempat melakukan penelusuran terhadap pembelian alat penyadapan tersebut pada 2023. Hasilnya, pada 2024, Amnesty menemukan bahwa Indonesia membeli tiga alat sadap dari perusahaan NSO Group di Israel melalui perusahaan broker di Asia Tenggara.
"Beberapa alat dan sistem penyadapan yang dibeli oleh Indonesia antara lain Predator, Pegasus, dan FinFisher," ujarnya.
Usman juga menyebut Amnesty sempat mengirimkan surat kepada kepolisian terkait pembelian alat sadap tersebut. Bahkan, Amnesty juga sempat meminta agar pembelian alat sadap ini turut dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan.
"Hingga hari ini, belum pernah ada keterbukaan dari pemerintah dan DPR dalam hal pembelian alat-alat sadap dari Israel tersebut," pungkasnya.
#nasional
