jpnn.com - JAKARTA - Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu lintas profesi, tidak hanya guru, akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pengumuman tersebut dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi pemerintah dengan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).
BACA JUGA: Pemda Bersyukur PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke ASN Penuh, Bupati Afni: Tunggu Juknis Pusat
Bupati Siak Afni Zulkifli mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI tersebut.
“Pengumuman peralihan PPPK Paruh Waktu seluruhnya ke Penuh Waktu tentu menjadi kabar baik. Namun, seiring rencana tersebut, ada hal krusial yang perlu dijawab,” kata Bupati Afni kepada JPNN, Minggu (8/11).
BACA JUGA: Serukan PPPK & PPPK Paruh Waktu tak Ikut Aksi 10 November, Faisol: Pemerintah Sudah Jawab
Sejumlah hal krusial yang menurut Afni harus segera mendapat penjelasan dari pemerintah, yakni sebagai berikut:
Pertama, soal sumber anggaran gaji PPPK penuh waktu dan tunjangan kinerja (tukin) mereka.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: 145 Ribu PNS & PPPK Jadi Target BKN, soal Alih Status hingga Gaji? Pemerintah Siapkan Aturan Khusus
“Peralihan ini sudah diumumkan oleh Pak Mensesneg. Masalahnya, tidak ada disebutkan siapa yang akan menanggung gaji dari seluruh PPPK Penuh Waktu ini nantinya? APBN-kah? Atau APBD? Lalu siapa yang akan menanggung tukin atau TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)-nya, pusatkah atau daerah?,” tanya Afni.
Kedua, soal status PPPK penuh waktu.
“Kalau ditanggung APBN, apa status kepegawaian dari PPPK Penuh Waktu ini nantinya? ASN pusatkah? Atau ASN daerah?”
Ketiga, kewenangan pengelolaan PPPK penuh waktu.
Lebih lanjut Afni mempertanyakan, jika PPPK penuh waktu menjadi ASN pusat, “Bagaimana ketentuan pengawasan, penempatan, dan lain-lain dari ASN PPPK penuh waktu tersebut?”
Keempat, soal petunjuk teknis yang mengatur pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Menurut Afni, seharusnya petunjuk teknis sudah dikeluarkan dari sekarang, karena Pemda sedang membahas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) RAPBD 2027 bersama DPRD.
Jika memang gaji PPPK penuh waktu ditanggung APBN, kata Afni, maka akan sangat baik dalam RAPBD 2027 tidak dimasukkan lagi anggarannya dan ini tentu sangat membantu fiskal daerah di tengah menurun tajamnya Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan.
“Namun khawatirnya, jika tidak dimasukkan, eh ternyata gak pula masuk di APBN 2027, kan nasib PPPK-nya jadi gak gajian karena belum masuk perencanaan,” sambung Afni.
“Apalagi APBN 2027 sudah disahkan, sementara kebijakan ini menyusul baru diumumkan. Ini bagaimana? Sementara perencanaan anggaran di daerah sedang dibahas dan deadline-nya tanggal 29-30 November ini, APBD Siak 2027 sudah harus disahkan.”
“Untuk sementara buat berjaga-jaga, kami tetap memasukkan pembayaran gaji P3K di rancangan APBD murni Pemkab Siak tahun 2027.”
Afni berharap para pemangku kebijakan, terkait peralihan PPPK paruh waktu ini pemerintah pusat tidak hanya memberi kertas kerja kebijakan. Namun, juga penyaluran fiskal yang berkeadilan guna memastikan pelayanan publik di daerah berjalan baik. Hal ini menjadi mandat dari UU Otonomi Daerah dan UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD).
“Kepastian regulasi dan kepastian sumber pendaaan sesegera mungkin, sangat krusial bagi pemerintah daerah, agar perencanaan anggaran di daerah tidak salah langkah, berkualitas dan hak-hak PPPK tetap terjamin demi terjaganya pelayanan yang baik bagi rakyat,” pungkas Bupati Siak Afni Z. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jutaan Guru Honorer jadi PPPK, Nunuk Suryani: Tidak Perlu Menunggu Sampai Sempurna
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
