JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ungkapkan Perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu adalah hasil dari aspirasi masyarakat. Pernyataan ini diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin yang dikutip dari Antaranews, Minggu (8/11/2026).
Khozin menjelaskan bahwasanya selama ini DPR RI banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu muncul dari berbagai latar belakang seperti asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran (Damkar) dan Satpol PP.
Hadirnya kebijakan ini diharap dapat menjadi bukti nyata yang dilakukan pemerintah atas aspirasi yang selama ini diperjuangkan.
"Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP. Kebijakan alih status ini menjadi jawaban nyata atas aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan," ucap Khozin.
Khozin menambahkan dengan adanya kebijakan ini dapat meninngkatkan kepastian jaminan kerja hingga perlindungan atas hak-hak pegawai aparatur sipin negara (ASN).
"Kesepakatan pengalihan status ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah," lanjut Khozin
Baca Juga: Pemerintah Buka Seleksi CPNS 2026, Berapa Formasi yang Disiapkan?
Langkah Untuk Tingkatkan Profesionalitas ASNMuhammad Khozin menambahkan melalui kebijakan ini dapat dibarengi oleh peningkatan kinerja yang dilakukan oleh ASN. Khozin mengimbau jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan peningkatan aspek profesionalisme, disiplin dan produktivitas dari ASN.
"Perubahan status ini harus menjadi titik awal untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja. Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal," katanya.
Selain itu Khozin mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk mematangkan persiapan. Menurutnya aturan seperti regulasi teknis, mechanism pemenuhan hak finansial harus diperhatikan sebelum pemberlakuan kebijakan pada 2027.
"Pemerintah perlu memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, termasuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengalihan status dan pemenuhan hak-hak pegawai tanpa ada kekeliruan," ujarnya.
Dengan adanya kebijakan ini Komisi II DPR RI dipastikan akan terus mengawal kebijakan ini hingga diberlakukan pada 2027.
Baca Juga: MA Buka Rekrutmen 4.430 Formasi CPNS dan Calon Hakim November 2026, Ini Rinciannya
Sebelumnya pemerintah menggelar rapat finansial Bersama DPR RI dan salah satu hasilnya adalah perubahan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh Waktu menjadi penuh Waktu dan pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dhimas Risang Sri Arya Naratama Editor : Gading-Persada
Sumber : AntaraNews
- DPR
- pppk
- cpns
- seleksi cpns
