Polisi Adalah Abdi Negara

Foto ilustrasi seorang anggota Polri harus setia terhadap Tri Brata. (Sumber: Gemini Generate Image)

oleh: Alexander Wibisono, Wakil Pemimpin Redaksi KompasTV

Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pasti memahami bahwa dirinya adalah abdi negara. Butir pertama dari janji Tri Brata yang menjadi pedoman hidup, etika, dan moral menegaskan tanggung jawab seorang polisi adalah berbakti pada nusa dan bangsa. 

Janji ini tentu berlaku tanpa memandang apakah dia berpangkat bharada, atau seorang jenderal sekali pun. Justru, ketika seorang anggota Polri sudah menjadi perwira, beban tanggung jawab menjaga Tri Brata menjadi lebih besar. Kewenangan yang dimiliki harus digunakan untuk melindungi negara dan menjaga kehormatan institusi.

Namun kini, seluruh polisi harus ikut tercoreng kehormatannya, akibat ulah jahat empat orang jenderal, yang salah satunya adalah bekas orang nomor satu di institusi Polri, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keempat perwira tinggi ini ditangkap karena terlibat skandal penyadapan tanpa izin terhadap presiden, sejumlah pejabat negara, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga jurnalis, di sepanjang tahun 2025 dan 2026.

Baca Juga: Pengamat Bahas Dugaan Penyadapan Ilegal: Golkar Paling Loyal pada Presiden Prabowo

Meski belum jelas benar apa motif dan tujuannya, tetapi skandal penyadapan tanpa izin ini adalah kejahatan luar biasa terhadap negara. Para tersangka membajak kewenangan yang diberikan negara untuk tujuan lain di luar penegakan hukum. Ulah mereka juga membuat negara dalam bahaya, karena menciptakan suasana saling curiga, menebarkan ketakutan, dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap aparatur negara.

Sejatinya, tindakan penyadapan sah dilakukan bila memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus memiliki batas waktu, dan penyadapan dilakukan sebagai upaya penegakan hukum. Jadi tindakan penyadapan tidak bisa dilakukan secara sepihak.

Satu-satunya kepentingan yang harus mendasari penyadapan adalah kepentingan negara untuk menegakan hukum. Bukan kepentingan perorangan, kelompok, bukan untuk menyingkirkan lawan politik, apalagi untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah alias makar.

Motif terakhir ini muncul dari analisa sejumlah pengamat politik. Mereka menyebut operasi penyadapan tanpa izin yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit dan kawan-kawan tidak terlepas dari konflik antar elit politik negeri ini. Terutama dalam pusara pasang surut hubungan antara Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Gibran Rakabuming.

Agar tidak terjadi bola liar, penyidikan tidak boleh berhenti pada soal siapa menyadap siapa. Tetap harus bisa mengungkap siapa yang memberikan perintah, siapa saja yang mengetahui, hingga untuk kepentingan apa operasi penyadapan itu dilakukan.

Tentu kita masih harus menunggu hasil penyidikan polisi. Kita berharap penyidikan dalam kasus penyadapan ini bisa dberjalan secara profesional dan sesuai koridor hukum yang berlaku. Polisi tidak boleh tunduk pada keinginan kelompok tertentu, apalagi terjebak sebagai alat dalam konflik elit politik. Justru kasus ini bisa menjadi momentum Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk bersih-bersih institusi Polri, agar kinerja polisi semakin profesional.

Stigma partai cokelat atau parcok

Polisi adalah abdi negara. Bakti utama polisi adalah melindungi negara dengan melayani masyarakat. Karena itu semangat polisi bersama rakyat, tidak boleh berhenti hanya sebagai slogan. Polisi juga tidak boleh lagi terlibat menjadi abdi kekuasaan atau membela suatu kelompok dalam politik praktis. Stigma partai cokelat atau parcok yang melekat sejak Pilkada Serentak di tahun 2024 harus dihilangkan.

Baca Juga: Analis Politik Duga Bukan Hanya Prabowo yang Jadi Korban Dugaan Penyadapan: Ada "3 Presiden"

Kapolri Jenderal Suyudi harus menjadi contoh polisi yang teguh menjaga integritas, kejujuran, dan berani menegakkan kebenaran. Jadilah abdi negara yang profesional, dan selalu berpegadang teguh pada ikrar Tri Brata.

Polri harus setiap pada bangsa dan negara bukan pada orang atau kelompok tertentu sekalipun sedang berkuasa. Ukuran kepatuhan Polri adalah amanat Undang-Undang, karena itu tidak boleh menjalankan perintah yang jelas melanggar Undang-Undang dan ketentuan hukum resmi.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV