Gestur Jokowi di Sidang Roy-Tifa Tuai Sorotan, Upaya Galang Simpati Publik?

Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengamati barang bukti ijazah pada sidang lanjutan terkait kasus dugaan pencemaran nama baiknya terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Sumber: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nym)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyoroti penampilan Joko Widodo selama menghadiri sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Gestur Jokowi yang membungkuk untuk membereskan berkas yang jatuh di lantai menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Yunarto menilai, kehadiran Jokowi dalam sidang sekaligus menjadi kesempatan menggalang simpati publik.

Menurut Yunarto, kubu Jokowi membutuhkan simpati publik di tengah seruan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Posisi politik keluarga Jokowi dinilai kurang menguntungkan dalam isu tersebut.

Baca Juga: Video Jokowi Membungkuk di Sidang Tuai Simpati Warganet, Pengamat Singgung Efek Citra Terzalimi

Terlebih lagi, Yunarto menilai sejumlah partai politik cenderung mengarah ke hak menyatakan pendapat (HMP) sehubungan Gibran.

"Satu-satunya kekuatan yang bisa diharapkan Pak Jokowi dan keluarga untuk bisa tetap bertahan dalam setiap positioning ke depan, termasuk kalau Mas Gibran dicopot, adalah simpati publik," kata Yunarto Wijaya dalam program "Kompas Petang" KompasTV, Minggu (8/11/2026).

"Mereka sudah berbicara mengenai 2029, itu kalau kita mau berspekulasi. Makanya saya ingin mengatakan kepada masyarakat, udah yuk kita jangan terbelah."

Lebih lanjut, aksi Jokowi yang menuai simpati sesuai dengan kecenderungan pencitraan mantan wali kota Surakarta tersebut.

Meskipun demikian, Yunarto berharap masyarakat dapat menanggapi gestur Jokowi secara netral. Terlebih lagi, sidang tuduhan ijazah tersebut merupakan pertarungan pembuktian hukum dua pihak tertentu, bukan kepentingan publik. 

"Masyarakat kita itu lebih baik kasihani diri Anda, datanya kelas menengah terus turun," kata Yunarto Wijaya.

"Kasihani diri Anda, di Kalimantan karena karhutla belum beres dan permasalahan-permasalahan lain yang sesuai dengan kebutuhan diri Anda."

Baca Juga: PKS Dukung Konsolidasi Koalisi Usai Penyadapan Presiden: Negeri Ini Luar Biasa Rentan

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV