Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) diminta mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Sehingga, berbagai layanan publik bisa lebih efektif dilakukan melalui data kependudukan.
Permintaan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Rapat tersebut digelar sevara secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan langkah awal agenda besar pemerintah membangun sistem pemerintahan digital atau Government Technology (GovTech). "Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai digitalisasi pemerintahan dan integrasi data menjadi landasan untuk menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem yang lebih efektif," kata Tito melalui keterangan tertulis, Senin, 9 November 2026.
Tito menjelaskan bahwa Direkotran Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri berperan menyediakan basis data identitas penduduk yang terintegrasi dengan data biometrik. Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi pengenal tunggal untuk memastikan identitas seseorang ketika mengakses layanan pemerintah.
Baca Juga :
Face Recognition Mengubah Layanan PublikSementara verifikasi biometrik membantu memastikan bahwa identitas yang digunakan merujuk kepada orang yang bersangkutan. Selanjutnya, bakal dibuat sistem yang menghubungkansemua layanan publik.
"Baik dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, layanan kendaraan bermotor, maupun ATR/BPN. Sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," ungkap Tito.
Dalam konteks perlindungan sosial, integrasi tersebut memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas penduduk dengan berbagai sumber data. Termasuk kondisi sosial ekonomi serta kepemilikan aset.
Hasil pencocokan menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah menilai kelayakan warga menerima bantuan tunai, nontunai, atau keduanya.
Dengan demikian, verifikasi identitas melalui data Dukcapil menjadi bagian penting dari proses tersebut. Hal itu dilakukan tanpa mengesampingkan kriteria dan mekanisme penetapan penerima bantuan yang berlaku.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi (dua dari kanan) saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital di Gedung Kemendagri. Foto: Istimewa.
Tito menekankan, percepatan registrasi membutuhkan keterlibatan aktif pemda. Tidak semua warga memiliki telepon pintar atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri.
Oleh Karena itu, keberadaan agen Perlinsos diperlukan untuk mendampingi masyarakat, termasuk dalam proses registrasi dan verifikasi identitas.
Berdasarkan dasboard Perlinsos Digital Kementerian Sosial per Jumat, 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah teregistrasi. Jumlah agen yang terdaftar melampaui 1,05 juta orang, dengan lebih dari 502.000 agen aktif.
Adapun dua provinsi mencatat capaian registrasi tertinggi yaitu Aceh sebesar 51,25 persen. Kemudian, Bali 50,73 persen.
Untuk mempercepat capaian tersebut, Tito meminta pemda membentuk tim atau satuan tugas (satgas) Perlinsos. Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil perlu terlibat langsung dalam tim, dengan sekretaris daerah sebagai pengawas dan kepala daerah sebagai penanggung jawab.
Menurut Tito, kolaborasi ini diharapkan mempercepat registrasi sekaligus memperkuat pemutakhiran dan pencocokan data di daerah. "Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," kata Tito.
Selain mendukung ketepatan penyaluran bansos, sistem ini dinilai membantu pemda mengenali kebutuhan warganya secara lebih baik. Termasuk dalam merancang program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
Bagi Ditjen Dukcapil, penguatan integrasi data kependudukan menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin akurat, inklusif, dan terhubung.
