JAKARTA -- Gelombang solidaritas untuk Palestina kembali mengguncang Belanda. Lebih dari 200 ribu orang, sebagian besar mengenakan pakaian merah, memadati jalan-jalan Amsterdam pada Ahad (8/11/2026), menuntut pemerintah mengambil tindakan lebih keras terhadap Israel atas serangan militer dan krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Jalur Gaza. Demonstrasi besar tersebut sekaligus memperlihatkan tekanan publik yang belum mereda meskipun pemerintah Belanda telah memberlakukan sejumlah pembatasan perdagangan terhadap Israel.
Aksi yang dikenal sebagai Red Line atau Garis Merah itu berlangsung dengan tuntutan utama penghentian hubungan ekonomi dan militer yang dinilai turut mendukung operasi Israel di wilayah Palestina. Para demonstran mendesak pemerintah menerapkan sanksi perdagangan lebih luas, menghentikan pembelian dan ekspor persenjataan, serta secara resmi menyatakan tindakan Israel di Gaza sebagai genosida.
- Negeri-negeri Muslim: Kaya Sumber Daya, Miskin Kerjasama
- Sikapi Isu Penyadapan Presiden, Surya Paloh: Kita Bergerak ke Belakang
- Pertamina Trans Kontinental Uji Operasional Energi Terbarukan Solar Panel di Kapal OB Patra 2302
Amnesty International cabang Belanda, yang menjadi salah satu penyelenggara, menyebut lebih dari 200 ribu orang mengikuti demonstrasi tersebut. Angka itu merupakan estimasi penyelenggara yang dihitung antara lain menggunakan perangkat pemantauan kerumunan dan rekaman gambar dari udara. Belum tersedia penghitungan independen dari kepolisian yang memastikan jumlah peserta secara pasti.
Al Jazeera dalam laporan Ahad (8/11/2026) menggambarkan ribuan demonstran mengenakan pakaian merah sambil membawa bendera Palestina dan berbagai spanduk protes. Seruan pembebasan Palestina terdengar di sepanjang jalan yang ditutup sementara bagi kendaraan. Kawasan Museumplein, salah satu ruang publik paling terkenal di Amsterdam, menjadi titik berkumpul sebelum massa bergerak mengelilingi Vondelpark.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Warna merah dipilih sebagai simbol batas yang menurut penyelenggara telah dilanggar Israel melalui operasi militernya di Gaza dan pendudukan wilayah Palestina. Gerakan tersebut mengusung pesan utama "No Money for Genocide" atau "Jangan Ada Uang untuk Genosida". Melalui slogan itu, peserta menuntut penghentian hubungan ekonomi yang dianggap memberikan dukungan terhadap kebijakan dan aktivitas militer Israel.
Seorang demonstran bernama Mike van Dongen mengatakan bahwa kondisi masyarakat Gaza tidak dapat diterima dari sudut pandang kemanusiaan. Kepada Associated Press, ia mengkritik respons pemerintah Belanda yang menurutnya belum menghasilkan tekanan berarti terhadap Israel. Ia menilai pemerintah masih enggan mengambil tindakan yang cukup tegas untuk menghentikan kekerasan.
Aksi tersebut juga diikuti warga dari beragam latar belakang, termasuk mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan Israel. Seorang peserta bernama Steven Eisinger, insinyur robotika berusia 33 tahun asal Amerika Serikat, mengatakan dirinya merupakan seorang Yahudi yang memiliki keluarga di Israel. Namun, ia menegaskan dukungannya terhadap masyarakat Palestina dan penolakannya terhadap tindakan militer Israel di Gaza.
"Hentikan pengiriman senjata kepada Israel," kata Eisinger kepada AFP, sebagaimana dikutip media Timur Tengah Arab News dan Ahram Online pada Ahad.
Demonstrasi Keempat, Tekanan Publik Belum SurutAksi di Amsterdam merupakan demonstrasi Garis Merah keempat yang digelar koalisi masyarakat sipil Belanda sejak 2025. Gerakan tersebut sebelumnya berhasil mengerahkan massa dalam jumlah besar di Den Haag dan Amsterdam. Penyelenggara menjadikan demonstrasi berulang sebagai sarana mempertahankan perhatian publik terhadap situasi Gaza dan kebijakan pemerintah Belanda.
Menurut data Amnesty International, aksi pertama di Den Haag pada Mei 2025 diikuti sekitar 100 ribu orang. Demonstrasi kedua pada Juni 2025 diperkirakan menarik 150 ribu peserta, sedangkan aksi ketiga di Amsterdam pada Oktober tahun yang sama dihadiri lebih dari 250 ribu orang menurut penyelenggara. Besarnya partisipasi menunjukkan bahwa persoalan Palestina telah menjadi salah satu isu penting dalam gerakan masyarakat sipil Belanda.
Demonstrasi keempat melibatkan koalisi 13 organisasi, termasuk Amnesty International, Oxfam Novib, Save the Children, dan sejumlah kelompok pembela hak asasi manusia. Organisasi-organisasi tersebut menilai pembatasan yang telah diberlakukan pemerintah belum cukup menghentikan hubungan ekonomi yang berpotensi mendukung pendudukan wilayah Palestina.
Menurut laporan penyiar publik Belanda NOS, peserta demonstrasi juga membawa spanduk yang mengkritik dukungan terhadap apartheid dan pendudukan Israel. Sejumlah tokoh politik senior turut menghadiri kegiatan tersebut, termasuk mantan wali kota Amsterdam Job Cohen dan mantan menteri luar negeri Jozias van Aartsen. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa tuntutan peningkatan tekanan terhadap Israel juga mendapat dukungan dari kalangan mantan pejabat pemerintahan.
Aksi berlangsung di Museumplein dengan rangkaian pidato dari aktivis, tokoh masyarakat, dan perwakilan Palestina. Di antara pembicara yang diumumkan penyelenggara terdapat jurnalis Palestina Amal Helles, mantan menteri Belanda Lilianne Ploumen, serta aktivis gerakan boikot Omar Barghouti. Para penyelenggara menggunakan forum tersebut untuk menegaskan tuntutan agar pemerintah memperbesar tekanan politik, ekonomi, dan diplomatik terhadap Israel.
Gerakan Garis Merah juga menuntut penghentian pembelian persenjataan Israel oleh pemerintah Belanda. Selain itu, penyelenggara meminta peninjauan hubungan investasi dan perdagangan dengan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Belanda harus sejalan dengan kewajiban perlindungan hak asasi manusia dan hukum internasional.
Israel dan Belanda Terlibat Perselisihan DiplomatikDemonstrasi berlangsung ketika hubungan diplomatik Belanda dan Israel mengalami ketegangan yang meningkat. Pada September 2026, pemerintah Belanda mulai memberlakukan larangan perdagangan produk yang berasal dari permukiman Israel di wilayah pendudukan. Kebijakan tersebut mencakup produk dari permukiman di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan.
Menurut laporan Anadolu Agency pada 27 September 2026, larangan yang mulai berlaku pada 22 September tersebut tidak hanya mencakup impor barang, tetapi juga pembelian dan penjualan produk tertentu yang terkait dengan permukiman Israel. Pemerintah Belanda menyatakan kebijakan tersebut bertujuan mencegah keterlibatan dalam aktivitas ekonomi yang mempertahankan situasi pendudukan yang bertentangan dengan hukum internasional.
Israel kemudian mengambil tindakan balasan. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengumumkan pencabutan status diplomatik yang diberikan Israel kepada para diplomat Belanda yang bertugas di Ramallah, Tepi Barat. Para diplomat tersebut diberi waktu tujuh hari untuk mengembalikan dokumen diplomatik yang diterbitkan Israel.
Menurut Anadolu, Saar menyatakan keputusan tersebut merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah Belanda yang dianggap merugikan kepentingan Israel. Ia juga menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan membiarkan tindakan sepihak terhadap Israel berlangsung tanpa respons. Langkah tersebut memperburuk hubungan kedua negara yang sebelumnya sudah menghadapi perselisihan mengenai kebijakan Gaza.
Pemerintah Belanda menyayangkan keputusan Israel. Menteri Luar Negeri Tom Berendsen menyatakan larangan perdagangan produk permukiman bukan ditujukan untuk menghukum seluruh masyarakat Israel, melainkan berkaitan dengan kewajiban Belanda menghormati hukum internasional. Pemerintah Belanda juga memanggil duta besar Israel untuk meminta penjelasan mengenai dampak pencabutan status diplomatik tersebut.
Ketegangan diplomatik sebenarnya sudah meningkat sejak Agustus 2026. Israel ketika itu mengeluarkan dua perwakilan Belanda dari pusat koordinasi internasional untuk Gaza di Kiryat Gat. Pemerintah Israel mengaitkan langkah tersebut dengan serangkaian kebijakan Belanda yang dinilai memusuhi Israel, termasuk rencana pembatasan perdagangan produk permukiman.
Perselisihan ini memperlihatkan bahwa kebijakan perdagangan dan diplomasi terhadap Israel telah menjadi persoalan penting dalam hubungan kedua negara. Pemerintah Belanda mencoba memperbesar tekanan melalui langkah yang dinilainya sesuai hukum internasional, sedangkan Israel memandang sejumlah kebijakan tersebut sebagai tindakan diskriminatif dan tidak bersahabat.
