Penyadapan Presiden, Demokrat Pertanyakan Pihak yang Dapatkan Manfaat

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (tengah), eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Presiden Prabowo Subianto. (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan pihak yang mendapatkan manfaat dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Kasus ini menyeret empat petinggi Polri, termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka.

Menurut Herzaki, pihaknya akan terus mengawal proses penyelidikan kasus tersebut agar polisi dapat membongkar otak di balik dugaan penyadapan presiden.

“Kami hari ini akan terus mengawal bagaimana agar penyelidikan ya, bisa benar-benar, dari Kapolri ini dan Polri peserta jajarannya ini bisa membongkar habis jaringan ini, sebenarnya otak di balik ini,” kata dia, Minggu (8/11/2026), seperti dikutip dari tayangan Kompas Malam Kompas TV.

Baca Juga: Komisi III Gelar RDP Kasus Penyadapan Kamis, Habiburokhman: Ungkap Sejelas-jelasnya

“Apakah seorang Listyo Sigit adalah posisi tertinggi? Kan begitu. Iya kan? Apakah ada yang lebih tinggi misalnya atau ada siapa di belakangnya beliau ini? Ini harus dibedah nih.”

Ia menegaskan, kasus tersebut harus benar-benar diusut tuntas dan dicari otaknya.

Herzaky kemudian mempertanyakan siapa saja pihak yang menerima manfaat dari penyadapan itu.

“Yang kedua, pertanyaan siapa saja yang mendapatkan manfaat dari hasil penyadapan ini?”

“Apakah ada pihak-pihak di luar yang ditangkap hari ini, ada pihak-pihak yang setiap minggunya atau setiap 2 minggu kumpul-kumpul bareng dengan mereka dan mendapatkan informasi-informasi spesifik terkait dengan ini dan digunakan untuk kepentingan kelompoknya,” imbuhnya.

Nasdem Imbau Suasana Kondusif Dijaga

Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengimbau semua pihak untuk tidak larut dalam polemik penyadapan presiden.

Menurut dia, penyadapan dapat terjadi di mana pun dan kapan pun.

“Bahwasanya hal itu kemungkinan bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Cuma bagaimana kita harusnya, para pihak harus bisa lebih membuat suasana lebih kondusif aja,” kata Paloh di Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Baca Juga: Irjen Ahrie Sonta Siap Buka Fakta Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Kata Kuasa Hukum

“Kita tidak boleh hanyut dengan permasalahan ini terus-menerus sebagai isu nasional kita, dan melupakan kepentingan dan lain yang lebih besar,” tegasnya.

Ia mengaku yakin dan percaya aparat penegak hukum telah melaksanakan seluruh misi dan tugas yang perlu dijalankan.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV