HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus mendorong penguatan tata kelola pengelolaan dana haji melalui kolaborasi internasional. Salah satunya dengan menggelar Closed-Door Discussion bersama sejumlah otoritas keuangan dan lembaga pengelola dana haji dari berbagai negara, Jumat (16/10/2026).
Diskusi yang berlangsung secara hybrid tersebut melibatkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), National Hajj Commission of Nigeria (NAHCON), Lembaga Tabung Haji Malaysia, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB), serta perwakilan Islamic Financial Services Board (IFSB).
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan dan pengalaman terkait pengembangan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana haji. Pembahasan mencakup tata kelola kelembagaan, sistem pengawasan, hingga manajemen risiko untuk memastikan dana jemaah tetap aman dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Salah satu isu utama yang mengemuka adalah perlunya standar tata kelola yang secara khusus mempertimbangkan karakteristik dana haji. Pasalnya, setiap negara memiliki sistem, regulasi, serta mekanisme pengawasan yang berbeda dalam mengelola dana jemaah.
Meski demikian, seluruh lembaga memiliki tanggung jawab yang sama, yakni menjaga keamanan dana sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira, menegaskan penguatan tata kelola menjadi landasan penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan haji, terutama di tengah perbedaan sistem yang diterapkan masing-masing negara.
Menurutnya, prinsip amanah, integritas, dan akuntabilitas harus menjadi pijakan utama dalam setiap proses pengelolaan dana haji.
“Meskipun setiap negara memiliki mandat, regulasi, dan model pengelolaan dana haji yang berbeda, kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola yang berlandaskan prinsip amanah, integritas, dan akuntabilitas, serta mampu melindungi kepentingan jemaah haji saat ini maupun generasi mendatang,” ujar Acep.
Dalam pertemuan tersebut, prinsip Basel yang selama ini menjadi acuan dalam pengaturan dan pengawasan sektor perbankan turut menjadi salah satu referensi pembahasan.
Namun, penerapannya dalam pengelolaan dana haji dinilai perlu disesuaikan. Sebab, dana haji memiliki tujuan, karakteristik, dan tanggung jawab yang berbeda dibandingkan dana yang dikelola lembaga keuangan komersial.
Sebagai bagian dari pembahasan, muncul usulan pengembangan Hajj Fund Governance and Prudential Standard. Kerangka tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat sistem pengelolaan dana haji lintas negara.
Ada empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam kerangka tersebut. Meliputi perlindungan dan ketahanan dana, pengawasan terhadap tata kelola dan manajemen risiko, transparansi informasi kepada publik, serta peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesional bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana haji.
Selain aspek kelembagaan dan pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting. Kompetensi para pengelola dinilai sangat menentukan kualitas keputusan investasi dan pengendalian risiko.
Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan prinsip syariah serta mengutamakan kepentingan jemaah.
Kehadiran otoritas keuangan dan lembaga pengelola dana haji dari berbagai negara dalam forum ini memberikan kesempatan untuk saling mempelajari pendekatan yang telah diterapkan. Pertukaran pengalaman tersebut diharapkan memperkaya perspektif dalam merumuskan standar tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dana haji.
Bagi BPKH, pengelolaan dana haji tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian hasil investasi yang optimal. Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dana, memastikan ketersediaan likuiditas, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Hal ini mengingat dana yang dikelola merupakan amanah jemaah yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
Melalui forum internasional tersebut, BPKH menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas negara dalam memperkuat tata kelola keuangan haji.
Upaya ini diharapkan membuka peluang terciptanya standar pengelolaan dana haji yang lebih kuat, profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, keamanan dana serta kepentingan jemaah haji, baik saat ini maupun generasi mendatang, dapat terus terlindungi.
