jpnn.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Hal itu menurutnya dibuktikan dengan pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).
BACA JUGA: Soal Motif Penyadapan oleh Jenderal Listyo, Prof Jimly: Apa Betul Mau Membunuh Presiden?
"Penangkapan oknum jenderal penyadap, pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan," kata Syahganda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Syahganda, pengungkapan kasus tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pejabat dan birokrat bahwa fasilitas yang mereka nikmati selama ini bersumber dari rakyat.
BACA JUGA: Narasi soal Jenderal Listyo Sadap Prabowo sebagai Pengalihan Isu Harus Dicermati Kritis
Dia menyebut Presiden Prabowo juga ingin menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan pahlawan bangsa karena terus bekerja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Syahganda, komitmen pemerintah untuk berpihak kepada rakyat tercermin melalui sejumlah program, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, program perlindungan sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA: Pandangan Habiburokhman ke Listyo Berubah, Dulu Bilang Kapolri Terbaik Sepanjang Masa
Di sektor pertanian, pemerintah telah memangkas ratusan aturan yang sebelumnya dinilai menyulitkan petani, terutama terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
"Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani (NTP) tembus 132, paling tinggi yang pernah ada," kata Syahganda.
Dia juga menyebut dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas.
Produksi beras nasional disebut mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah, sementara cadangan beras berada pada posisi kuat. "Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita," ujarnya.
Sebelumnya, Kepolisian RI mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, dan wartawan dalam konferensi pers pada Selasa (3/11).
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan sejumlah personel Polri berinisial LSP, AS/ASN, EH, dan SU sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Presiden serta sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar.
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).(Ant/JPNN)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
