Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan digantikan atau mundur usai adanya polemik ijazah tergantung keputusan para fraksi partai politik nantinya. Namun dirinya menyebut dari kedua opsi tersebut memungkinkan.
"Dua-dua sangat dimungkinkan, gitu loh. Sangat dimungkinkan secara konstitusional karena itu diatur dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Doli menyebut mekanisme pergantian sendiri sudah ada aturannya dengan dasar 4 syarat. Yaitu diantaranya karena diberhentikan atau tidak memenuhi syarat.
"Tinggal tergantung saja. Kalau sekarang yang hasil putusan MK dan MA itu kan menyatakan bahwa Wakil Presiden kita ini tidak lagi memenuhi syarat, itu putusan MK dan MA. Ya kan? Kita menyimpulkannya begitu," ujarnya.
Dirinya memastikan DPR akan merespons adanya putusan MK dan MA yang ada. Namun apakah akan ada proses lanjutan di DPR merupakan hasil kesepakatan para fraksi yang ada.
"Kalau kemudian prosesnya berjalan, dianggap ini menjadi kesimpulan institusi, menjadi hak menyatakan pendapat DPR, ya prosesnya udah masuk ke 7A, 7B, 7C (UUD 1945), Proses pemberhentian Presiden dan Wakil dan dan atau Wakil Presiden," ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah setelah masa reses DPR. Dia menyebutkan sampai saat ini prosesnya masih sebatas pembahasan informal antarfraksi di DPR.
"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco mengatakan sudah banyak masukan dari beberapa pihak terkait polemik Gibran ini. Masa reses DPR sendiri akan berakhir besok.
"Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," sebutnya.
Dasco menyebutkan, setelah pembukaan masa sidang besok, proses-proses yang ada bisa berjalan. DPR sendiri masih menunggu salinan resmi dari putusan MA terkait suket ijazah Gibran.
"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," sebutnya.
"Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tambah dia.
(yld/gbr)
