CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pengusaha pangan mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan menghentikan praktik kecurangan dalam perdagangan beras. Pemerintah akan memperketat pengawasan untuk melindungi konsumen dan petani serta menjaga stabilitas pangan nasional.
Amran menyoroti dugaan penyimpangan perdagangan beras, termasuk praktik fortifikasi dan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Ada (kecurangan beras) fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Tolong kepada saudaraku pengusaha seluruh Indonesia, tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Amran, dikutip dari Antara, Senin (9/11).
Ia menegaskan, pangan merupakan komoditas strategis yang tidak boleh diperdagangkan dengan cara melanggar aturan atau merugikan masyarakat.
"Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," ujar Amran.
Pengawasan difokuskan pada kepatuhan terhadap tata niaga beras, termasuk penyalahgunaan beras program pemerintah yang tidak sesuai peruntukannya.
Amran menjelaskan, HET ditetapkan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, sedangkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bertujuan melindungi pendapatan petani.
Penelusuran dugaan pelanggaran dilakukan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), termasuk kepolisian dan kejaksaan. Amran mengapresiasi dukungan kedua institusi tersebut dalam mengawasi perdagangan pangan dan mencegah pelanggaran yang mengganggu stabilitas pasar.
Daftar HET Beras Medium dan Premium
HET beras dibagi menjadi tiga zona wilayah dengan rincian sebagai berikut.
Beras Medium:
- Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi Selatan): Rp13.500/kg.
- Zona 2 (Sumatera di luar Zona 1, NTT, Kalimantan): Rp14.000/kg.
- Zona 3 (Maluku dan Papua): Rp15.500/kg.
Beras Premium:
- Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi Selatan): Rp14.900/kg.
- Zona 2 (Sumatera di luar Zona 1, NTT, Kalimantan): Rp15.400/kg.
- Zona 3 (Maluku dan Papua): Rp15.800/kg.
