Mentan mengungkapkan sebanyak 13 orang telah menjadi tersangka dalam 8 kasus dugaan pelanggaran beras fortifikasi.
IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 13 orang telah menjadi tersangka dalam 8 kasus dugaan pelanggaran beras fortifikasi. Pemerintah juga tengah memproses ratusan laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan pangan.
"Sekarang ini ada 15 merek fortifikasi, yang tersangka 13 dalam 8 kasus. Tapi yang sudah kita sementara berproses, itu 271," katanya dalam konferensi pers, Minggu (8/11/2026).
Amran mengatakan pemerintah masih menerima laporan dugaan pelanggaran di sektor pangan. Sebanyak 340 laporan lainnya juga tengah dikaji sebelum dilakukan verifikasi lapangan dan diserahkan kepada penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran.
"Kemudian, yang kami belum sampaikan tadi, ada 340. Itu laporan, kami proses. Kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum," lanjutnya.
Dia menegaskan pemerintah akan menindak tegas pedagang beras yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut Amran, berbagai praktik penyimpangan pangan, termasuk beras fortifikasi dan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), semakin marak.
"Hari ini kami ingin sampaikan beberapa hal seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwasanya ada yang main-main. Ada fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi," ucap Amran.
Berdasarkan data Kementan, dari total 271 laporan pengaduan yang masuk selama periode 30 Oktober hingga 5 November 2026, sebanyak 74 laporan berkaitan dengan beras.
Selain itu, terdapat 64 laporan terkait pupuk, 25 laporan mengenai alat dan mesin pertanian (alsintan), 2 laporan terkait cetak sawah, serta 106 laporan dalam kategori lainnya.
Amran mengatakan laporan mengenai pupuk antara lain berkaitan dengan dugaan permainan harga. Sementara itu, pemerintah juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam penyaluran dan penjualan alsintan.
"Sampai dengan hari ini, lapor Pak Amran, ini jumlahnya yang melapor 271. 74 Fortifikasi dan SPHP. Ini. Pupuk 64, ada juga mempermainkan pupuk, menaikkan harga. Kemudian cetak sawah 2, lain-lain alsintan macam-macam itu ada 25," ucapnya.
Amran meminta seluruh pengusaha pangan menghentikan praktik yang merugikan masyarakat. Dia menekankan pangan merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dipermainkan.
"Tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," tegasnya.
Selain beras dan pupuk, Amran juga menyoroti dugaan penjualan alsintan yang seharusnya disalurkan secara gratis kepada daerah. Kementan kini melacak distribusi alsintan tersebut di seluruh Indonesia.
"Jangan beri ruang kompromi terutama beras. Alat mesin pertanian diperjualkan. Kami sekarang lacak seluruh Indonesia. Saya sampaikan lagi alat mesin pertanian yang dikirim ke daerah itu gratis. Silakan lapor ke Pak Amran. Ini ada nomor telepon," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
