Pemulihan infrastruktur pascabencana di bawah koordinasi Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Sumatera menyasar tak hanya proyek-proyek raksasa nan strategis. Yang tidak kalah banyak adalah ruas-ruas jalan kecil di pelosok, dengan nilai tak sampai ratusan miliar, namun peranannya sangat vital.
Salah satunya di Dusun Sawmill, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Ruas jalan sepanjang 200 meter ini secara fisik terlihat biasa belaka. Namun peranannya penting sehingga sangat mendesak untuk mendapat perbaikan dan rehabilitasi.
Ruas jalan itu rawan longsor, menyusul peristiwa bencana banjir bandang yang menghantam tebing sungai dan merusak lereng penahan badan jalan. Tanpa penanganan yang memadai, pergerakan tanah tebing sungai berisiko tinggi memicu longsor susulan.
Bila ini terjadi, total badan jalan bisa terputus. Padahal, jalan ini merupakan penghubung vital bagi masyarakat pergi dan datang ke dan dari luar desa. Lebih dari itu pergerakan tanah dapat mengancam keselamatan kawasan permukiman warga di sekitarnya.
Itu sebabnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memutuskan untuk menangani ruas jalan ini. Beruntung, mereka mendapat Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun untuk Anggaran 2026, sehingga dana tersebut dapat dipergunakan untuk proyek ini.
Dinas PUPR mengeksekusi penanganan jalan secara terpadu untuk menuntaskan titik-titik rawan longsor dan ancaman luapan sungai. Proyek ini mencakup pemasangan bronjong sepanjang sekitar 200 meter di Dusun Sawmill, dan pekerjaan pemotongan bukit (cutting) di kawasan Aek Natas.
Pekerjaan fisik perkuatan tebing sungai berlokasi persis di ruas Jalan Batas Kota Gua Asom–Batas Angkola Sangkunur. Tepatnya di Lingkungan Siondop Sawmill, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
TKD Tambahan Tahun Anggaran 2026 untuk proyek ini dialokasikan sebesar Rp 2.999.890.000 (hampir Rp 3 miliar). Proyek dikerjakan oleh rekanan kontraktor CV Tondi Simbolon. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), waktu pelaksanaan dimulai pada 26 Oktober 2026 dan ditargetkan rampung secara menyeluruh pada akhir November 2026.
Sebagai catatan, TKD Tambahan adalah dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah di luar TKD reguler. Dana tambahan ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah menangani bencana, meningkatkan pelayanan publik, maupun untuk keperluan-keperluan mendesak lainnya.
Di lokasi Dusun Sawmill, progres penyelesaian pekerjaan fisik terus dipacu secara bertingkat. Para pekerja menyusun batu kali ke dalam keranjang kawat bronjong dengan ketinggian konstruksi mencapai sekitar tiga meter.
Di area yang mengalami kerusakan paling parah sepanjang 80 meter, konstruksi penahan diperkuat secara rapat menggunakan susunan empat lapis bronjong (enam tingkat), sedangkan pada bagian yang kondisinya relatif lebih aman dipasang dengan tiga lapis. Tahapan penggalian dasar menggunakan alat berat telah tuntas dan pemasangan bronjong kini telah naik di atas permukaan air.
Bila proyek ini rampung, masyarakat dapat merasa tenang. Keberadaan struktur penahan tanah berlapis ini menjadi benteng kokoh yang menghalau abrasi arus sungai. Ia juga mengamankan badan jalan agar tidak amblas, serta menjamin kelancaran akses transportasi warga maupun distribusi hasil komoditas perkebunan.
Kepala Bidang Bina Marga II Dinas PUPR Pemkab Tapanuli Selatan, Andri Agusman Harahap, mengatakan penyelesaian proyek ditargetkan akhir November 2026.
"Mengenai bronjong ini, nama proyeknya Pembangunan Bronjong Pengaman Jalan Batas Kota Gua Asom – Batas Angkola Sangkunur, Kecamatan Angkola Selatan. Awal mulanya SPMK kita di tanggal 26 Oktober 2026. Target selesai di bulan 11, akhir (akhir November). Untuk nilai kontraknya Rp 2.999.890.000 (hampir Rp 3 miliar)," ujar Andri Agusman.
"Kalau yang dikerjakan di sini untuk bronjong dia sekitar 200-an meter. Dan ada lagi tambahan cut-ingan di Aek Natas. Satu paket. Lantaran kita satu ruas jalan. Tiga titik. Berarti ada tiga pekerjaan. Ini kita satu, untuk pengamanan jalan biar jalannya jangan amblas lagi. Satu lagi, air dari sungai biar jangan masuk ke badan jalan kita lagi," imbuhnya.
Kepala Tukang Proyek dari CV Tondi Simbolon, Ali Akbar Daulay (60), turut memaparkan metode pemasangan serta kesiapan material di lapangan. Secara progres, saat ini pemasangan material sudah hampir selesai.
"Kami memasang bronjong. Bronjong ini kami pasang enam tingkat, dengan empat lapis, sepanjang kurang lebih 80 meter. Panjang totalnya 80 meter di titik pokok kelapa, dan ada empat lapis itu. Selesainya kurasa sebulan inilah. Akhir bulan 11 inilah,” kata dia.
Ia mengatakan semua material yang diperlukan sudah tersedia. “Kalau kebutuhan-kebutuhan kami, sudah aman semua, batu pun aman, kawat pun itu kan sudah banyak lagi," sebut Ali Akbar.
Strategi penanganan infrastruktur jalan dan penahan tebing ini berpedoman ketat pada arahan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, dokumen tunggal pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera.
Dalam panduan Renduk PRRP, rehabilitasi dan rekonstruksi sektor transportasi darat serta perkuatan tebing sungai diarahkan untuk memulihkan konektivitas vital antarwilayah yang terdampak bencana. Penanganan dilakukan secara adaptif dengan menerapkan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS). Hal itu dilakukan melalui rekonstruksi permanen berstandar ketahanan tinggi terhadap ancaman bahaya hidrometeorologi.
Penggunaan TKD Tambahan untuk proyek ini selaras dengan arahan Kasatgas PRR, M. Tito Karnavian. Tito berulang kali mengingatkan agar pemerintah daerah segera merealisasikan TKD Tambahan sehingga pemulihan pascabencana bergerak lebih cepat.
Tito menegaskan, tambahan TKD tersebut perlu segera dimanfaatkan secara optimal. Daerah terdampak diminta memprioritaskan pemulihan, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak secara langsung dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana.
“Nah, bagi yang tidak terkena, silakan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas. Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya. Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Tito.
Ia mengatakan kebijakan penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). “Kami ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi (terdampak) bencana Sumatera,” ujar Tito, belum lama ini.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan penambahan TKD kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak.
“Beliau (Presiden Prabowo) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana provinsi,” kata Tito.
Saat ini, kebijakan penambahan TKD telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI Nomor 59 Tahun 2026. Adapun Mendagri Tito telah menerbitkan surat edaran (SE) untuk mengatur teknis penggunaannya.
“Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” tegasnya.
Tito mengatakan Presiden Prabowo ingin agar tambahan TKD betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana. Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, anggaran dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi maupun pencegahan bencana, seperti perbaikan jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.
“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan, saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” tutur Tito.
Menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 30 Oktober 2026, perkembangan penyerapan TKD Tambahan Kabupaten Tapanuli Selatan tercatat sebesar sebesar Rp 46,9 miliar atau 18,35 persen dari total alokasi anggaran Rp 255,9 miliar.
Di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara, serapan belanja TKD Tambahan secara keseluruhan tercatat mencapai Rp 1,90 triliun atau 29,91 persen dari total pagu Rp 6,34 triliun.
Sebagai perbandingan capaian di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh membukukan realisasi sebesar Rp 788,5 miliar atau 40,22 persen dari total anggaran Rp 1,96 triliun, sedangkan Provinsi Sumatera Barat membukukan realisasi sebesar Rp 0,86 triliun atau 32,94 persen dari total pagu Rp 2,62 triliun.
