Dia mendorong penyidik usut dugaan keterlibatan pelaku di luar instasi Polri, baik yang berlatar belakang politik.
IDXChannel - DPR meminta para terduga pelaku penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto tam hanya dijerat Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apalagi penyadapan itu menyasar kepala negara hingga tokoh bangsa.
"Jadi yang narasi di anggota Komisi III, jangan hanya kasus ini diusut dengan pasal-pasal ITE saja. Jangan seperti yang disadap orang yang tidak ada tugas-tugas penting. Ini para tokoh-tokoh bangsa, pasti yang disadap adalah hal-hal penting," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, keamanan negara menjadi terancam dengan adanya penyadapan ilegal ini. Ia pun meyakini, ada "sosok besar" yang mengambil manfaat dari penyadapan ini.
"Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," kata dia.
"Siapa? Ini enggak mungkin orang hanya pengen denger-denger aja. Enggak mungkin, orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar, 6.000 orang, ya, dilakukan penyadapan ilegal," katanya.
"Nah, ini harus bisa dibongkar, ya, oleh penyidik nantinya. Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya," lanjutnya.
Dia mendorong penyidik usut dugaan keterlibatan pelaku di luar instasi Polri, baik yang berlatar belakang politik.
"Harus didorong ke sana, pihaknya juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapapun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
