JAKARTA, KOMPAS - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masih mengkaji permohonan Polri untuk memberikan perlindungan kepada enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Identitas keenam saksi dalam kasus yang menyeret empat jenderal Polri tersebut masih diahasiakan.
Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas ketika dikonfirmasi di Jakarta, pada Senin (10/11/2026) membenarkan bahwa Polri telah mengajukan permohonan perlindungan bagi enam orang saksi. Namun, Susilaningtyas menolak untuk merinci para saksi yang dimintakan perlindungan karena bersifat rahasia.
"Diajukan minggu lalu. (Sekarang) Masih dilakukan penelaahan," kata dia.
Badan Reserse Krimimal (Bareskrim) Polri tengah menyidik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Polisi juga sudah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya disangka memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi yang sah, serta tidak berkaitan dengan penegakan hukum. Mereka juga diduga berupaya menghapus jejak log dari sistem pada Oktober 2026. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 Ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dalam jumpa pers pada Kamis (5/11/2026), Direktur Tindak Pidana Siber bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Suhermanto mengatakan, penyidik telah memeriksa 13 orang saksi. Selain itu, penyidik juga sudah memeriksa lima ahli, yakni tiga orang ahli informasi dan transaksi elektronik serta dua orang ahli pidana.
Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut juga menjadi sorotan banyak kalangan. Presiden langsung mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Namun, Istana melihat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden itu terindikasi makar.
Presiden juga memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Henindra ke Istana di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Presiden bahkan bertemu dengan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026) malam.
Komisi III DPR juga sudah mengagendakan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, rapat digelar untuk membahas perkembangan penanganan kasus tersebut secara komprehensif, mulai dari pengungkapan auktor intelektualis (dalang), motif, hingga pertanggungjawaban hukum pihak yang terlibat.
Secara terpisah, Anggota Komisi XIII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofik Hananto berpandangan, kasus dugaan penyadapan tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai pelanggaran etik internal semata.
“Penyadapan ilegal yang melibatkan oknum aktif Polri terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa,” ujarnya.
Menurut Rofik, insiden tersebut membawa implikasi luas terhadap rasa aman masyarakat secara keseluruhan. Kasus tersebut menjadi alarm bagi perlindungan privasi seluruh rakyat Indonesia.
"Negara tidak boleh menjadi sumber ketakutan bagi rakyatnya sendiri,” kata Rofik.
Serial Artikel
Presiden Prabowo Terima 10 Mantan Kapolri di Hambalang, dari Roesdihardjo hingga Tito Karnavian
Jenderal Pol (Purn) Idham Azis yang menjabat Kapolri periode 2019–2021 tidak hadir dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri.
Oleh karena itu, Rofik mendesak agar Bareskrim Polri dan aparat penegak hukum terkait tidak bekerja setengah-setengah. Pengungkapan perkara harus menyasar dalang di balik layar, bukan sekadar operator teknis di lapangan.
Menurut Rofik, publik tidak cukup hanya mengetahui sosok pelaksana penyadapan, tetapi juga harus mengetahui motif penyadapan, sosok yang memerintahkan, serta kepentingan di balik penyadapan ilegal itu dilakukan. Oleh karena itu, seluruh perangkat komunikasi, rekaman, hingga alur diseminasi informasi harus diaudit secara profesional demi membongkar jejaring yang terlibat dan untuk memastikan tidak ada pihak yang lolos dari pertanggungjawaban hukum.
"Jangan berhenti di permukaan, bongkar sampai ke akar persoalannya,” terangnya.
Di sisi lain, sambung Rofik, penerapan ketentuan makar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional juga harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan proses pembuktian yang obyektif, bukan spekulasi semata. ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 191 KUHP Nasional yang mengatur tentang makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud tertentu dan Pasal 193 berkaitan dengan makar terhadap pemerintah dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Rofik menyatakan, kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola institusi penegak hukum agar pengawasan terhadap kewenangan intelijen dan penyadapan semakin diperketat. Ia memastikan, Komisi XIII DPR akan terus mengawal proses hukum tersebut secara transparan, profesional, independen, dan menyeluruh demi menjaga supremasi hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Hingga saat ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 332 Ayat 1 atau Ayat 2 dan Pasal 258 Ayat 1 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 32 Ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
