Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi wacana pengajuan hak interpelasi hingga proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Agung. PDIP menilai sengketa ranah hukum telah selesai dan kini berpindah penuh ke mekanisme politik di parlemen.
Juru Bicara PDIP Ronny Talapessy menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang diperkuat Mahkamah Agung telah menutup perdebatan hukum terkait keabsahan dokumen Gibran.
"Secara hukum, putusan MK dan diperkuat oleh MA terkait ijazah dan suket Saudara Gibran Rakabuming Raka sudah tidak perlu diperdebatkan lagi," ujar Ronny kepada Katadata, Sabtu (7/10).
Ia mengatakan, pembahasan wacana politik di DPR saat ini sedang bergulir. Menurutnya, Fraksi DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan sikap politik atas dinamika tersebut.
"Ini sudah masuk tahapan politik. DPR pada saatnya akan menentukan sikap sesuai mandat konstitusi yang mereka miliki," katanya.
Ronny juga menjelaskan proses politik di parlemen adalah mekanisme wajar dalam sistem demokrasi. Beliau meminta seluruh elemen menghormati proses yang berjalan di DPR.
"Ini proses biasa dalam sebuah negara demokrasi dan semua pihak memang harus mengikuti amanat konstitusi," jelasnya.
Ronny juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas politik nasional agar dinamika wacana pemakzulan ini tidak mengganggu fokus pelayanan kepada publik.
"Kita perlu kepastian hukum, dan kita perlu segera penyelesaian politik yang tetap mengedepankan stabilitas politik," tegas Jubir PDIP tersebut
