Pemerintah memastikan pelaksanaan cuti bersama tidak akan mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (6). Dalam ketentuan itu, perusahaan yang menerapkan cuti bersama sesuai dengan ketetapan Pemerintah Pusat tidak diperbolehkan memotong jatah cuti tahunan pekerja atau buruh.
“Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh,” bunyi ketentuan tersebut.
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Selasa (6/10). Pengesahan beleid itu disetujui seluruh fraksi dan disaksikan perwakilan serikat buruh.
UU tersebut kemudian disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, diundangkan, dan mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.
Selain mengatur cuti bersama yang tidak mengurangi jatah cuti tahunan, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat sejumlah ketentuan terkait hak waktu istirahat dan cuti bagi pekerja.
Dalam Pasal 120, pekerja atau buruh perempuan yang mengalami sakit saat masa haid dan telah memberitahukan kondisinya kepada pemberi kerja tidak wajib bekerja paling lama selama dua hari. Pelaksanaan ketentuan ini selanjutnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Sementara itu, Pasal 121 ayat 1 dan 2 mengatur kewajiban pemberi kerja memberikan cuti melahirkan bagi pekerja atau buruh perempuan serta waktu istirahat bagi pekerja yang mengalami keguguran kandungan.
UU tersebut juga menjamin hak pekerja untuk tetap memperoleh upah saat menggunakan hak istirahat dan cuti tertentu. Pasal 123 ayat (2) mengatur pekerja yang mengambil cuti melahirkan maupun waktu istirahat akibat keguguran berhak mendapatkan upah secara penuh.
Adapun pekerja atau buruh perempuan yang mendapat perpanjangan cuti melahirkan karena kondisi khusus berhak memperoleh upah penuh pada bulan keempat. Sementara pada bulan kelima dan keenam, pekerja berhak menerima 75 persen dari upah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengatakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan menyatukan sejumlah norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar. Aturan baru ini juga memuat sejumlah ketentuan untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja, pencari kerja, peserta pemagangan, hingga pekerja alih daya.
