Kontrak tersebut hanya dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan masa perpanjangan masing-masing paling lama satu tahun.
IDXChannel - Pemerintah membatasi jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama dua tahun melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kontrak tersebut hanya dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan masa perpanjangan masing-masing paling lama satu tahun.
Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 82 ayat (2) UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Dalam aturan tersebut, jangka waktu maupun penyelesaian suatu pekerjaan tertentu ditetapkan paling lama dua tahun.
Pemberi kerja yang ingin memperpanjang kontrak juga wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum masa PKWT berakhir.
Selain membatasi durasi kontrak, UU baru ini mewajibkan perjanjian PKWT dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin sebagaimana diatur dalam Pasal 83.
Apabila PKWT tidak dibuat secara tertulis, perjanjian tersebut demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau hubungan kerja tetap, sebagaimana tercantum dalam Pasal 85.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga melarang perusahaan menerapkan masa percobaan kerja atau probation bagi pekerja dengan status PKWT.
Berdasarkan Pasal 86, apabila perusahaan tetap mencantumkan persyaratan masa percobaan dalam kontrak PKWT, ketentuan tersebut batal demi hukum. Selain itu, masa kerja pekerja tetap diperhitungkan.
PKWT Hanya untuk Pekerjaan TertentuDalam Pasal 87, pemerintah mengatur bahwa PKWT hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang berdasarkan jenis, sifat, atau kegiatan pekerjaannya diperkirakan selesai dalam waktu tertentu.
Jenis pekerjaan ini meliputi pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama dua tahun, serta pekerjaan musiman.
Selain itu, PKWT dapat diterapkan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap percobaan maupun penjajakan. Kontrak juga dapat digunakan untuk pekerjaan yang sifat atau kegiatannya tidak tetap.
Sebaliknya, Pasal 87 ayat (2) secara tegas melarang perusahaan menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Pemberi kerja juga diwajibkan mencatatkan perjanjian PKWT kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya paling lambat tiga hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
Perusahaan Wajib Bayar Uang KompensasiSelain mengatur durasi dan jenis pekerjaan, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga menjamin hak pekerja PKWT untuk memperoleh uang kompensasi ketika masa kontrak berakhir.
Pasal 88 menyebutkan, pemberi kerja wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja sesuai dengan masa kerja di perusahaan yang bersangkutan.
Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 89, meliputi peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi maupun pengenaan sanksi administratif akan diatur melalui peraturan pemerintah.
(DESI ANGRIANI)
