Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto bila perlu, bisa membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam situasi mendesak untuk mengatur dan mencegah penyadapan ilegal.
Dia menilai bahwa kasus penyadapan ilegal yang akhir-akhir ini diungkap oleh Polri adalah kejahatan yang sangat ekstrem. Terlebih lagi, kata dia, targetnya adalah kepala negara.
"Bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Baca juga: Ketua Komisi III DPR: Kasus penyadapan hapus seluruh prestasi LSP
Menurut dia, penyadapan terhadap kepala negara yang merupakan tindakan insubordinasi jika dijerat dengan pasal makar, masih terlalu sederhana. Dia mengatakan bahwa insubordinasi adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
Dia pun mencontohkan bahwa skandal "Watergate" di Amerika Serikat juga berurusan dengan penyadapan, tapi hanya antar kompetitor saja. Namun penyadapan yang terjadi di Indonesia ini adalah sesuatu yang luar biasa.
"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap," kata dia.
Dia menilai bahwa penyadapan ilegal yang terjadi itu adalah skandal terserius yang pernah ada di Indonesia. Bahkan, kata dia, KUHP pun belum mengatur secara spesifik soal tindak pidana ekstrem tersebut.
Baca juga: Komisi III DPR: RUU Penyadapan "digas" usai RUU Perampasan Aset tuntas
"Jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya," kata dia.
Menurut dia, pembentukan Perppu untuk mengatur penyadapan sangat masuk akal, sebab di era lalu pun Perppu pernah diterbitkan ketika terjadi bom di Bali.
"Ini wacana dari kami, nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok," katanya.
Baca juga: Sepuluh mantan Kapolri nyatakan dukung pemerintah dan penegakan hukum
Dia menilai bahwa kasus penyadapan ilegal yang akhir-akhir ini diungkap oleh Polri adalah kejahatan yang sangat ekstrem. Terlebih lagi, kata dia, targetnya adalah kepala negara.
"Bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Baca juga: Ketua Komisi III DPR: Kasus penyadapan hapus seluruh prestasi LSP
Menurut dia, penyadapan terhadap kepala negara yang merupakan tindakan insubordinasi jika dijerat dengan pasal makar, masih terlalu sederhana. Dia mengatakan bahwa insubordinasi adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
Dia pun mencontohkan bahwa skandal "Watergate" di Amerika Serikat juga berurusan dengan penyadapan, tapi hanya antar kompetitor saja. Namun penyadapan yang terjadi di Indonesia ini adalah sesuatu yang luar biasa.
"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap," kata dia.
Dia menilai bahwa penyadapan ilegal yang terjadi itu adalah skandal terserius yang pernah ada di Indonesia. Bahkan, kata dia, KUHP pun belum mengatur secara spesifik soal tindak pidana ekstrem tersebut.
Baca juga: Komisi III DPR: RUU Penyadapan "digas" usai RUU Perampasan Aset tuntas
"Jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya," kata dia.
Menurut dia, pembentukan Perppu untuk mengatur penyadapan sangat masuk akal, sebab di era lalu pun Perppu pernah diterbitkan ketika terjadi bom di Bali.
"Ini wacana dari kami, nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok," katanya.
Baca juga: Sepuluh mantan Kapolri nyatakan dukung pemerintah dan penegakan hukum
