JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim mengomentari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu (8/11/2026).
Dia menduga, dalam pertemuan tersebut, para mantan Kapolri menyampaikan dukungan moral kepada Polri dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden dan sejumlah pihak lainnya.
Seperti diketahui, kasus penyadapan ilegal itu menyeret empat petinggi Polri, termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Jadi, ya mungkin kehadiran para purnawirawan, para Kapolri pada masanya itu tentu yang kita tangkap pesannya itu ya sepertinya memberikan dukungan penuh agar persoalan yang dihadapi Polri, karena konteksnya kan para Kapolri pada masanya,” kata Yusuf dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Prabowo Bertemu 10 Eks Kapolri di Hambalang, Ada Badrodin Haiti hingga Tito Karnavian
“Barangkali di hadapan Presiden menyampaikan langsung dukungan penuh kepada Polri untuk bisa mengusut dugaan penyadapan ilegal ini sampai tuntas,” lanjutnya.
Ia berharap dalam pertemuan tersebut para eks Kapolri juga menyampaikan bahwa yang dilakukan Polri bukan semata-mata penetapan empat tersangka, melainkan juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
Yusuf mengatakan sasaran penyadapan ilegal terhadap presiden merupakan hal sensitif, sehingga para eks Kapolri merasa perlu memberikan dukungan moral kepada Polri.
“Sehingga ini juga menjadi semacam dukungan moral.”
“Hanya saja tentu yang kita harapkan pada pertemuan itu tentu pengusutan penyidikannya harus dilakukan semata-mata untuk menegakkan hukum,” tambahnya.
Ia juga berharap penyidik melakukan tugasnya secara profesional dan berintegritas dalam menguji segala fakta serta mengumpulkan bukti-bukti yang sah menurut hukum.
“Sehingga ketika mendalilkan barangkali nanti ada tersangka lain bahwa dalil daripada penyidik itu jernih, terang, seterang cahaya,” kata Yusuf.
Gejolak di Tubuh PolriSaat ditanya mengenai kemungkinan adanya gejolak di tubuh Polri setelah pengungkapan kasus penyadapan presiden, Yusuf membenarkan.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Ilegal, Usman Hamid: Mungkin Pak Joko Widodo Perlu Dimintai Keterangan
“Ya tentu secara sosiologis mempengaruhi soliditas, itu tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu, dukungan Kapolri pada masanya itu kan sebenarnya dukungannya pada Polri, bahwa Polri tetap berjalan pada relnya, yang diharapkan solid," ungkapnya.
Saat ini, menurut dia, Polri menghadapi dilema, karena dugaan penyadapan tersebut sensitif dan harus diusut.
“Pada sisi lain yang melakukan dugaan penyadapan ilegal itu adalah mantan Kapolri dan masih jenderal polisi aktif, ini pasti mempengaruhi secara sosiologis di bawah,” tegasnya.
“Maka kehadiran para Kapolri pada masanya itu ya memberikan spirit soliditas, bahwa kasus ini harus diusut secara tuntas dan Polri benar-benar profesional, itu yang kita tangkap,” tambah Yusuf.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- kompolnas
- penyadapan ilegal
- penyadapan presiden
- prabowo bertemu 10 mantan kapolri
- mantan kapolri
- kapolri
