Jakarta, VIVA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membuka peluang melakukan konsolidasi, merger, hingga akuisisi terhadap anak usahanya. Opsi tersebut muncul seiring program perampingan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang dijalankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu Retno mengatakan, kebijakan penataan BUMN berpotensi diikuti sejumlah aksi korporasi. Namun, bentuk dan pelaksanaannya masih akan bergantung pada hasil kajian masing-masing perusahaan.
"Terkait dengan hal streamlining ini, kemungkinan besar nanti memang akan ada aksi-aksi korporasi, baik itu bentuknya konsolidasi, merger, ataupun akuisisi," kata Viviana dalam konferensi pers daring, Senin (9/11/2026).
Viviana mengatakan BRI mendukung agenda penataan portofolio perusahaan negara yang dilakukan Danantara melalui Danantara Asset Management. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya merampingkan struktur BUMN.
"BRI mendukung agenda penguatan dan optimalisasi portofolio BUMN untuk membangun perusahaan negara yang semakin efisien, kompetitif dan mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang, yang saat ini memang sedang dilakukan oleh Danantara Indonesia," jelasnya.
Meski demikian, BRI belum merinci anak usaha yang berpotensi masuk dalam proses konsolidasi, merger, maupun akuisisi. Viviana menyebut setiap keputusan terkait penataan tersebut akan didasarkan pada kajian komprehensif dan mengikuti ketentuan regulator.
"Kami akan memastikan bahwa setiap langkah ataupun keputusan yang kami ambil terkait dengan streamlining ini berdasarkan pada kajian yang komprehensif serta harus patuh pada ketentuan regulator," ucap Vivian.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah program streamlining BUMN yang menargetkan pengurangan jumlah entitas perusahaan negara. Pemerintah melalui Danantara dan Badan Pengaturan (BP) BUMN tengah melakukan penataan terhadap perusahaan induk maupun anak usaha.
Dari sekitar 1.077 entitas perusahaan BUMN, pemerintah menargetkan jumlahnya dapat dipangkas menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan. Penataan dilakukan melalui sejumlah mekanisme, termasuk konsolidasi, penutupan perusahaan, dan penggabungan entitas.
Pada Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melaporkan sekitar 360 hingga 365 entitas perusahaan BUMN telah dikonsolidasikan, ditutup, atau dirampingkan. Pemerintah menargetkan proses tersebut terus berjalan hingga Desember 2026.
Dengan target pengurangan jumlah entitas tersebut, anak usaha BUMN menjadi salah satu bagian yang masuk dalam agenda penataan. Peluang aksi korporasi yang disampaikan BRI menunjukkan bahwa konsolidasi maupun penggabungan usaha juga dapat menjadi opsi dalam proses tersebut.
