Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pidana siber biasa. Pemerintah menilai aksi penyadapan tersebut menyasar Kepala Negara yang memiliki kedudukan hukum khusus (eminentia personae).
Yusril menjelaskan posisi hukum Presiden melekat secara utuh pada lembaga kepresidenan dan martabat negara. Menurutnya hal ini berbeda dengan penyadapan terhadap masyarakat biasa.
"Namun, yang disadap ini bukan orang biasa. Yang disadap adalah Presiden. Presiden itu eminentia personae," ujar Yusril usai mandatangi Rapat Koordinasi Tingkat Mentri, di Jakarta (9/10).
Ia menegaskan peretasan tersebut tidak hanya menyasar pribadi Prabowo Subianto, tetapi juga jabatan resmi tertinggi negara. "Ini bukan sekadar Pak Prabowo yang disadap. Pak Prabowo adalah Presiden dan melekat segala hakikat, martabat, serta jabatan seorang presiden," katanya.
Yusril menyatakan tindakan penyadapan terhadap Kepala Negara mengarah pada upaya melumpuhkan fungsi pemerintahan. Oleh sebab itu, penyidik mencari kaitan dengan pasar terkait makar.
"Memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ditemukan kaitannya dengan Pasal 191 sampai Pasal 193," kata Yusril. "Kaitannya antara lain adalah melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya," lanjutnya.
Ia menegaskan indikasi utama tindak pidana makar tersebut berpotensi mengganggu stabilitas kepemimpinan nasional. Atas dasar konstruksi hukum pidana yang sudah berjalan di kepolisian, Yusril memastikan eksekutif tidak perlu membentuk tim penyidik atau badan khusus.
"Kami percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tutur Yusril.
Ia menegaskan pemerintah menyerahkan seluruh tahapan pembuktian dan penegakan hukum kepada institusi Polri.
