Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan berpeluang berkembang pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang akan dibuka Selasa (10/11). Sejumlah fraksi di DPR disebut telah mengusulkan agar pembahasan aturan tersebut segera dipercepat.
Dasco mengatakan, usulan tersebut sejauh ini masih disampaikan secara informal sebelum DPR kembali memasuki masa persidangan. DPR akan melihat dinamika yang berkembang setelah masa sidang resmi dibuka.
“Soal RUU Penyadapan, ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Meski demikian, Dasco belum memastikan kapan pembahasan RUU Penyadapan akan dimulai. Menurutnya, hal tersebut masih akan melihat perkembangan dan dinamika di DPR setelah masa sidang berjalan.
“Nah, tapi kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” ujarnya.
Komisi III DPR Akan Segera Bahas RUU PenyadapanSementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan segera melanjutkan pembahasan RUU Penyadapan setelah pembahasan RUU Perampasan Aset rampung. Ia memastikan RUU Penyadapan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“RUU Penyadapan itu sudah masuk Prolegnas, betulnya. Kami juga di periode lalu sudah melakukan perbandingan dengan di negara-negara lain,” kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Habiburokhman mengatakan, Komisi III akan melanjutkan pembahasan RUU Penyadapan pada masa sidang mendatang setelah menuntaskan RUU Perampasan Aset. Ia menyebut pihaknya akan menggenjot pembahasan aturan tersebut.
“Ini kan Perampasan Aset insyaallah selesai di masa sidang ini. Masa sidang besok, saya, kami, Komisi III akan gas terus soal undang-undang penyadapan itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan RUU Penyadapan juga berkaca pada pengaturan di sejumlah negara lain yang dinilai menerapkan ketentuan lebih ketat terhadap praktik penyadapan. Salah satunya mengenai kewajiban menghentikan penyadapan resmi apabila ditemukan percakapan yang berada di luar konteks objek penyadapan.
“Di negara-negara lain itu jauh lebih ketat. Bahkan ketika satu pihak melakukan penyadapan resmi, tetapi tiba-tiba ada pembicaraan di luar konteks dari hal yang disadap, maka penyadapan harus dihentikan,” jelasnya.
Habiburokhman menilai pengaturan tersebut penting, terutama untuk memberikan batasan terhadap kewenangan penyadapan agar tidak disalahgunakan. Ia membandingkan ketentuan di negara lain dengan kasus penyadapan ilegal yang saat ini tengah menjadi perhatian.
“Kalau ini kan dari awal bukan hanya enggak resmi, ilegal, ya, ilegal,” pungkasnya.
