Aturan-Syarat PHK Menurut Undang-Undang Baru, Bisa Batal Demi Hukum

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Payung hukum baru terkait ketenagakerjaan di Indonesia resmi terbit setelah disetujui bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Payung hukum itu adalah Undang-Undang No 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU No 27/2026).

Presiden Prabowo Subianto menandatangani pengesahan Undang-Undang tersebut pada 28 Oktober 2026 lalu. Lalu diundangkan dan mulai berlaku pada hari yang sama, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 313 UU No 27/2026. Sementara pada Pasal 312 tertulis, "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama I (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat (29) UU No 27/2026 dijelaskan, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pemberi Kerja.

Lantas, apa saja ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perusahaan/ pemberi kerja melakukan PHK?

PHK diatur dalam satu bab sendiri, yaitu Bab XV Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 227 menetapkan, PHK terjadi di:

a. badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara
b. usaha-usaha sosial, dan
c. usaha-usaha lain, yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sebelum PHK terjadi, semua pihak, yaitu pemberi kerja, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, dengan segala upaya wajib mencegah terjadinya PHK.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 228 ayat (2), upaya pencegahan itu dapat melalui tahapan berikut:

a. mengurangi kerja lembur pada hari libur
b. mengurangi kerja lembur harian
c. mengurangi jumlah sif
d. mengurangi jam kerja atau hari kerja
e. tidak memperpanjang pekerja/buruh dengan status Perjanjian Kerja waktu tertentu yang telah berakhir
f. tidak mengganti pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun
g. menyesuaikan upah dan/ atau fasilitas bagi pekerja di tingkat manajerial
h. merumahkan pekerja/buruh dengan status Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu secara sementara atau bergiliran
i. menawarkan program pensiun dini sukarela, dan
j. menawarkan program pensiun bagi pekerja/buruh yang telah memenuhi persyaratan.

"Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka maksud Pemutusan Hubungan
Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh," bunyi ayat (3) Pasal 228 UU tersebut.

Lebih lanjut ayat (7) Pasal yang sama menetapkan, "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan."

Alasan PHK Tak Boleh Dilakukan

Ada 10 alasan perusahaan dilarang melakukan PHK, sebagaimana diatur Pasal 230 ayat (1), yaitu:

a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus
b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
d. menikah
e. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya
f. mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/ Buruh lainnya di dalam satu Perusahaan
g. mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pemberi Kerja, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
h. mengadukan Pemberi Kerja kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pemberi Kerja yang melakukan tindak pidana kejahatan
i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan, atau
j. dalam keadaan disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

"Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekeda/ Buruh yang bersangkutan," demikian perintah ayat (2) Pasal tersebut.

15 Ketentuan Dapat Menyebabkan PHK

Di sisi lain, PHK dapat terjadi karena 15 alasan berikut, sesuai ketentuan pada Pasal 231:

a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pemberi Kerja tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh 
b. Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun
c. Perusahaan tutup disebabkan keputusan pemilik untuk tutup permanen
d. adanya keadaan memaksa (kahar)
e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
f. Perusahaan pailit;
g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pemberi Kerja melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja/Buruh
2. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pemberi Kerja membayar upah secara tepat waktu sesudah itu
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh
5. memerintahkan Pekerja/Buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada Perjanjian Kerja

i. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri
2. tidak terikat dalam ikatan dinas, dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri

j. Pekerja/Buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yangdilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pemberi Kerja dua kali secara patut dan tertulis
k. Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama enam bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
l. Pekerja/ Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama enam bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
m. Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau disabilitas tetap akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan
n. Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun, atau
o. Pekerja/Buruh meninggal dunia.

Atas semua ketentuan itu, Pasal 252 UU No 27/2026 menetapkan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 sampai dengan Pasal 251 diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Undang-Undang ini mencabut UU No 13/2OO3 tentang Ketenagakerjaan. Juga mencabut sebagian UU No 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 dalam Lampiran UU No 6/2023.

Undang-Undang ini terdiri dari 313 Pasal, terbagi ke dalam 23 Bab. Pada bagian Menimbang huruf (a) tertulis, "bahwa negara menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak guna tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Selanjutnya huruf (b) berbunyi, "bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan perbaikan pengaturan di bidang ketenagakerjaan dengan
memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkeahlian, tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global."

Dan, bahwa pelindungan terhadap masyarakat dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta peilakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Sebagaimana tercantum pada huruf (c).

(dce/dce)