Jakarta, VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pihak swasta dalam penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebanyak sembilan orang dijadwalkan memberikan keterangan sebagai saksi pada Senin (9/11/2026), untuk mendalami perkara penggunaan anggaran penanganan bencana tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan para saksi berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.
Sembilan saksi yang dipanggil terdiri atas AS dan J dari pihak swasta. Selain itu, KPK memanggil IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras serta WH yang menjabat Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi.
Nama berikutnya adalah DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama, KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, dan CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.
Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, baru empat saksi yang tercatat memenuhi panggilan pemeriksaan. Mereka adalah AS, KAG, RN, dan CM. Sementara itu, status kehadiran lima saksi lainnya belum diketahui, termasuk apakah mereka belum datang atau tidak memenuhi panggilan penyidik.
Pemeriksaan pihak swasta tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB. Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap 15 orang.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya BS, yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S. Saat operasi tangkap tangan berlangsung, S menjabat sebagai Kepala BNPB. BS sendiri diketahui pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menduduki jabatan tersebut.
Empat tersangka lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen yang juga menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
