Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan perempuan. Kerja sama ini difokuskan pada percepatan inklusi keuangan syariah serta pendampingan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis perempuan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kolaborasi dengan ICMI berpotensi mendorong lahirnya pengusaha baru sekaligus memperbaiki kualitas produk keuangan di Indonesia.
"Saya melihat potensi kerja sama dengan ICMI sangat besar, terutama untuk melihat apa kekurangan produk keuangan kita dan mendorong keluarga besar ICMI agar bersama-sama melahirkan pengusaha baru di Indonesia," ujarnya dalam International Conference of Muslim Women (ICMW) di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Friderica mengungkapkan, tantangan pengembangan sektor keuangan nasional masih terlihat dari kesenjangan literasi dan inklusi. Secara nasional, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93 persen, sedangkan literasinya baru sekitar 69 persen. Sebaliknya, pada sektor keuangan syariah, tingkat literasi mencapai 43 persen, tetapi inklusinya baru 13 persen. Kondisi tersebut menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah belum diikuti pemanfaatan produk secara optimal.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, OJK mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyelarasan kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan industri serta inovasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. OJK juga memiliki jejaring hampir 4.000 pelaku usaha jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, hingga dana pensiun yang dapat dioptimalkan untuk memperluas akses pembiayaan.
"OJK membawahkan hampir 4.000 pelaku usaha jasa keuangan yang bisa kita gerakkan, maka ayo teman-teman ICMI yang mengkurasi dan membangkitkan para pelaku usaha di daerah agar menjadi pengusaha andal," kata Friderica.
Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus utama karena sekitar 64 persen unit UMKM di Indonesia dimiliki dan digerakkan oleh perempuan. Menurut Friderica, perempuan di daerah memiliki peran besar dalam kegiatan ekonomi, mulai dari mengelola rumah tangga hingga menjalankan usaha seperti menenun dan berdagang. Karena itu, penguatan akses pembiayaan dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka.
Ketua Umum DPP ICMI, Arif Satria menilai, daya saing ekonomi modern semakin bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan teknologi. Kontribusi modal manusia terhadap pembangunan ekonomi meningkat dari 39 persen menjadi 44 persen, sedangkan teknologi naik dari 16 persen menjadi 24 persen. Sebaliknya, kontribusi sumber daya alam turun dari 44 persen menjadi 31 persen.
Menurut Arif, perubahan tersebut memperkuat pentingnya inovasi, kualitas SDM, perempuan, dan kewirausahaan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan keberhasilan pendiri ParagonCorp, Nurhayati Subakat, yang mengembangkan Wardah dari usaha berskala kecil menjadi salah satu perusahaan kosmetik terkemuka di Indonesia.
"Ada orang mengatakan perempuan berat untuk melangkah ke depan, tetapi bukti menunjukkan Bu Nurhayati Subakat mampu membesarkan Wardah dari perusahaan sangat kecil menjadi ParagonCorp yang luar biasa," tuturnya.
Arif yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menilai, pengembangan kewirausahaan juga perlu didasarkan pada nilai kemanfaatan sosial. Menurut dia, keuntungan usaha bukan semata-mata tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperluas pemberdayaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Ketika tokoh ICMI menjadi pengusaha, profit tidak semata-mata menjadi tujuan melainkan hanya alat untuk pemberdayaan dan sarana mengabdi," ujarnya.
(Rahmat Fiansyah)
