Krisis ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meninggalkan alarm darurat bagi kesehatan publik di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sebanyak 3,58 juta penduduk Indonesia berpotensi terdiagnosis Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan asap karhutla.
Angka proyeksi ini menyoroti bahwa dampak karhutla jauh melampaui kerusakan lingkungan fisik semata, melainkan juga menjelma menjadi ancaman serius terhadap kesejahteraan manusia dan stabilitas finansial nasional.
Berdasarkan data dari pemodelan dan laporan instansi terkait (Kementerian Kesehatan serta kajian CELIOS), pemetaan daerah yang paling parah atau mencatatkan potensi dan kasus ISPA tertinggi akibat karhutla terbagi ke dalam beberapa wilayah utama:
- Papua Tengah
Dalam kajian pemodelan ekonomi dan kesehatan CELIOS, Papua Tengah tercatat sebagai wilayah dengan potensi penderita/terdiagnosis ISPA tertinggi di Indonesia, seiring dengan tingkat kerentanan wilayah dan paparan polusi udara pekat akibat karhutla.
- Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan)
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kota Banjarbaru menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terdampak serta akumulasi kasus ISPA harian yang paling signifikan secara demografis akibat kepungan kabut asap.
- Kota Pekanbaru (Riau)
Pekanbaru juga masuk dalam daftar wilayah dengan jumlah penduduk terdampak paling besar. Pemerintah bahkan memfokuskan sejumlah langkah darurat di Provinsi Riau, seperti pengaktifan belasan rumah oksigen untuk mengantisipasi lonjakan pasien gangguan pernapasan.
- Kota Pontianak (Kalimantan Barat)
Pontianak melengkapi daftar wilayah perkotaan utama yang mencatatkan populasi terdampak paling besar akibat penurunan kualitas udara drastis selama musim kebakaran hutan dan lahan.
Beban Ganda Kesehatan dan FinansialDalam pemodelan ekonomi dan kesehatan yang dirilis CELIOS, dampak paparan polusi udara akibat karhutla menimbulkan implikasi biaya yang masif. Dari skenario masyarakat yang terdiagnosis ISPA sebanyak 3,58 juta orang tersebut, estimasi biaya kesehatan langsung yang mencakup layanan rawat jalan hingga rawat inap diperkirakan menelan angka hingga Rp 14,32 triliun.
Tidak hanya itu, beban ekonomi tidak langsung akibat hilangnya produktivitas serta potensi pendapatan warga yang jatuh sakit turut menyumbang sekitar Rp 4,87 triliun. Secara akumulatif, beban ekonomi dari skenario kesehatan ini saja diperkirakan menyentuh angka Rp 19,20 triliun.
Kajian ini memperkuat data kumulatif yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Sepanjang penanganan darurat karhutla, Kemenkes mencatat ratusan ribu kasus ISPA telah menyerang masyarakat di berbagai provinsi terdampak, termasuk puluhan ribu kasus yang dialami oleh kelompok rentan seperti balita. Provinsi Papua Tengah dilaporkan mencatatkan potensi penderita tertinggi dalam pemodelan tersebut, seiring dengan tingkat kerentanan wilayah dan pekatnya polusi udara yang mencemari lingkungan sekitar.
Langkah Mitigasi dan Penanganan PemerintahMenanggapi eskalasi kasus gangguan pernapasan ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bersama berbagai instansi terkait terus menggenjot langkah mitigasi darurat. Sejumlah langkah konkret telah digulirkan, mulai dari pengerahan jutaan masker medis ke wilayah-wilayah dengan tingkat polusi berasap tinggi, aktivasi jaringan rumah oksigen, hingga penyiagaan belasan ribu tenaga medis serta dokter spesialis (seperti spesialis paru, THT, dan anak) di daerah-daerah kategori rawan.
Pemerintah terus menghimbau masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita penyakit penyerta (komorbid), untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan tatkala kualitas udara memburuk. Penggunaan pelindung pernapasan yang memadai serta pemanfaatan fasilitas kesehatan terdekat menjadi kunci utama guna menekan risiko komplikasi klinis yang lebih parah akibat paparan partikel polutan karhutla.
