HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – DPR RI dijadwalkan mulai membahas berbagai usulan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Termasuk wacana pemakzulan, pada Selasa (10/11/2026), setelah masa reses berakhir.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pembahasan tersebut baru dapat memasuki tahapan resmi setelah pembukaan masa sidang DPR yang berlangsung besok.
Dasco menyebut parlemen telah menerima berbagai aspirasi yang meminta lembaga legislatif menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Aspirasi tersebut disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat sipil hingga anggota DPR dari berbagai fraksi.
Meski demikian, Dasco menjelaskan bahwa selama masa reses, komunikasi mengenai persoalan tersebut masih berlangsung secara informal dan belum masuk dalam mekanisme pembahasan resmi di parlemen.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).
Dia menegaskan DPR akan menentukan sikap setelah masa sidang kembali berjalan dan seluruh aspirasi yang masuk dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Surya Paloh Buka Peluang Pemakzulan
Wacana pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden juga mendapat tanggapan dari Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.
Surya Paloh menilai pemakzulan merupakan langkah yang dapat ditempuh apabila seluruh ketentuan konstitusional terpenuhi dan tidak ada pilihan penyelesaian lain yang lebih memungkinkan.
Namun, dia mengingatkan bahwa penyelesaian polemik tersebut tidak harus selalu berujung pada pemberhentian dari jabatan karena masih terbuka kemungkinan menggunakan alternatif lain.
“Ya, saya mengatakan, kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir,” kata Surya Paloh di Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa NasDem tidak menutup kemungkinan pemakzulan, tetapi tetap mempertimbangkan jalur penyelesaian lain sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku.
MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran
Polemik yang menyeret nama Gibran bermula dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan itu sekaligus memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan.
Gugatan tersebut diajukan Subhan Palal dengan empat tuntutan utama, yakni meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan, menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, memerintahkan penarikan serta pemusnahan dokumen, dan membebankan biaya perkara kepada tergugat.
MA kemudian mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan penggugat dalam perkara kasasi tersebut.
Amar putusan kasasi secara tegas menyebutkan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
Putusan MA tersebut juga berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi sorotan dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam persidangan sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari lembaga pendidikan di Singapura maupun Australia.
Dengan kembali dibukanya masa sidang DPR, perhatian kini tertuju pada langkah parlemen dalam merespons putusan MA dan berbagai desakan masyarakat terkait status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (*)
