JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa kalangan Generasi Z (Gen Z) masih terus menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait berbagai polemik yang menjerat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada dirinya dalam sejumlah pertemuan dan diskusi.
Eka Widodo yang akrab disapa Edo mengatakan, kekecewaan Gen Z terhadap Gibran belum mereda. Bahkan, kata dia, anak-anak muda tersebut terus mendatanginya untuk berdiskusi dan menyampaikan tuntutan agar Gibran secara legowo mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Baca Juga
Ajukan Lima Tuntutan, ABRI Dorong Pemakzulan Wapres Gibran
Bachtiar Nasir Serukan Lima Tuntutan Aksi Rakyat Bela Indonesia, Salah Satunya soal Gibran
PDIP Anggap Gibran Sudah Kehilangan Legitimasi, Kini Jalin Komunikasi untuk Proses Politik di DPR
"Teman-teman Gen Z masih terus menemui saya dan menyampaikan kasus yang menimpa Gibran," kata Edo dalam keterangannya, Ahad (8/11/2026).
Menurut Edo, ada tiga persoalan utama yang menjadi dasar Gen Z meminta Gibran mundur dari jabatannya. Pertama, polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut dinilai menjadi pintu bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Restu Jokowi di panggung politik Kaesang. - (Republika)
Kedua, Gen Z menyoroti pertimbangan dalam putusan MK yang menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran alias Gibran tidak memiliki ijazah setingkat SMA. Ketiga, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Putusan tersebut semakin memperkuat pertanyaan publik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran.
"Atas tiga persoalan itu, teman-teman Gen Z menilai Gibran sudah tidak layak lagi memimpin negeri ini. Karena itu, mereka meminta Gibran dengan legowo mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden," ungkap anggota Komisi II DPR RI tersebut.
